Muhammadiyah Yakin Amien Rais akan Pilih Jalur Hukum
CNN Indonesia
Rabu, 24 Apr 2019 04:49 WIB
Surabaya, CNN Indonesia -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meyakini politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tak melakukan mobilisasi massa dan akan memilih jalur hukum terkait persoalan Pemilu 2019.
Hal ini dikatakannya menanggapi isu mobilisasi massa yang pertama kali dihembuskan oleh Amien Rais, yang merupakan eks Ketum PP Muhammadiyah, akibat sejumlah isu kecurangan Pemilu 2019.
"Pak Amien kan termasuk para reformis. Ketika amandemen UUD 45, mereka pelopor Indonesia menjadi negara hukum. Karena itu saya percaya semua elite bangsa dan elite negara itu muaranya akan pada menyelesaikan masalah dengan hukum," katanya saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Selasa (23/4).
Lebih lanjut, Haedar mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri dan menerima apapun hasil perhitungan suara pemilu yang resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tidak perlu lagi ada mobilisasi massa. Kasihanlah ya masyarakat sudah lelah satu tahun ini mengerahkan segala pikiran, tenaganya, dan mereka sudah memberi kepercayaan pada sistem, tapi Insyaallah semuanya akan berakhir dengan baik," ucap Haedar.
Tak hanya itu, Haedar juga mengungkap sejumlah hal yang menjadi pembahasan para tokoh organisasi masyarakat (ormas) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Senin (22/4) malam.
Haedar mengatakan setidaknya ada tiga pesan dari JK yang disampaikan kepada para tokoh. Pertama, mengawal KPU, Bawaslu, MK berjalan dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel hingga penetapan pemenang Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.
Kedua, sengketa Pemilu harus diselesaikan lewat proses yang sudah ditetapkan di konstitusi.
"Ketiga, agar masyarakat untuk bersatu kembali di tengah perbedaan di massa pemilu. Ada perbedaan soal angka dan sebagainya, kami percaya KPU, Bawaslu dan konstitusi akan menjadi satu-satunya tempat untuk menyelesaikan persengketaan," ujar dia.
Haedar pun mengaku telah mengedarkan surat imbauan kepada warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Edaran itu, kata dia, berisi soal rekonsiliasi warga usai Pemilu 2019.
"Kami sudah mengirimkan edaran untuk warga Muhammadiyah jadilah warga negara yang uswah hasanah yakni jadi teladan baik bagi masyarakat sekitar. Bahwa Pemilu sudah selesai, mari berjabat tangan kembali, lalu kita terima hasilnya dengan jiwa besar," pungkas Haedar.
[Gambas:Video CNN] (frd/arh)
Hal ini dikatakannya menanggapi isu mobilisasi massa yang pertama kali dihembuskan oleh Amien Rais, yang merupakan eks Ketum PP Muhammadiyah, akibat sejumlah isu kecurangan Pemilu 2019.
"Pak Amien kan termasuk para reformis. Ketika amandemen UUD 45, mereka pelopor Indonesia menjadi negara hukum. Karena itu saya percaya semua elite bangsa dan elite negara itu muaranya akan pada menyelesaikan masalah dengan hukum," katanya saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Selasa (23/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak perlu lagi ada mobilisasi massa. Kasihanlah ya masyarakat sudah lelah satu tahun ini mengerahkan segala pikiran, tenaganya, dan mereka sudah memberi kepercayaan pada sistem, tapi Insyaallah semuanya akan berakhir dengan baik," ucap Haedar.
Haedar mengatakan setidaknya ada tiga pesan dari JK yang disampaikan kepada para tokoh. Pertama, mengawal KPU, Bawaslu, MK berjalan dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel hingga penetapan pemenang Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019.
Kedua, sengketa Pemilu harus diselesaikan lewat proses yang sudah ditetapkan di konstitusi.
Haedar pun mengaku telah mengedarkan surat imbauan kepada warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Edaran itu, kata dia, berisi soal rekonsiliasi warga usai Pemilu 2019.
"Kami sudah mengirimkan edaran untuk warga Muhammadiyah jadilah warga negara yang uswah hasanah yakni jadi teladan baik bagi masyarakat sekitar. Bahwa Pemilu sudah selesai, mari berjabat tangan kembali, lalu kita terima hasilnya dengan jiwa besar," pungkas Haedar.
[Gambas:Video CNN] (frd/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK