Tim Prabowo Diundang Lihat Pusat Hitungan Internal Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengundang perwakilan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk melihat pusat rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dimiliki oleh TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP.

"Kami undang 5 personel, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4).

Setelah pemantauan dilakukan, Hasto meminta TKN Jokowi-Ma'ruf dan PDIP dapat melihat ruang rekapitulasi yang dimiliki oleh BPN Prabowo-Sandi.

"Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi," ujarnya.

Lihat juga: Mahfud MD: Pak Prabowo atau Jokowi Harus Ubah Pemilu Serentak

Hasto menuturkan PDIP menanggapi serius sikap BPN Prabowo-Sandi yang hingga saat ini tidak mau membuka data hasil perolehan suara. PDIP, kata dia, tidak sepakat bila klaim kemenangan Prabowo-Sandi tanpa diiringi keterbukaan data rekapitulasi tidak dibenarkan.

Terlebih, Sekretaris TKN ini mengklaim mendapat informasi bahwa BPN sedang melobi Badan Pengawas Pemilu untuk mendapatkan dokumen C1.

"Karena itulah wajar apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Stop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi," ujar Hasto.

Lihat juga: Prabowo: Kita Kawal Perolehan Suara, Jangan Sampai Berubah

Di sisi lain, Hasto menyebut kejujuran merupakan satu indikator moral sederhana dalam politik. Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik.

"Atas dasar hal tersebut, baik pusat Rekapitulasi 'JAMIN' yang dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, maupun PDI Perjuangan mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi kami berdasarkan dokumen otentik C1," ujarnya.

Lebih dari itu, ia menyampaikan kemenangan Jokowi-Ma'ruf menunggu legalitas KPU jika merujuk hasil hitung cepat dan rekapitulasi internal.

[Gambas:Video CNN] (jps/dal)