Putusannya sendiri akan diketok pada 28 Juni setelah melalui 14 hari masa persidangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permohonan itu, lanjut Achmad, diajukan untuk membuktikan dugaan kesalahan hitung oleh KPU. Dia menggarisbawahi bahwa pemohon atau subjek harus peserta Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
Proses selanjutnya adalah pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 11 Juni 2019. Kemudian dilakukan Sidang Pleno mulai dari pemeriksaan pendahuluan pada 14 Juni 2019 pemeriksaan persidangan, hingga pengucapan putusan pada 28 Juni 2019.
"Jadi waktu penyelesaian PHPU Pilpres, yakni 14 hari. Kemudian pada 28 Juni 2019 dilakukan pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya.
"Tentunya yang mengajukan permohonan yakni pihak yang mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam hal ini peserta pemilu yakni parpol peserta Pemilu (DPR/DPRD), perseorangan caleg dalam satu parpol yang sama, hingga parpol lokal peserta Pemilu. Sedangkan termohonnya KPU," ucapnya.
Di tempat yang sama, Juru Bicara MK Fajar Laksono memastikan MK siap menangani permohonan PHPU 2019 secara transparan.
"MK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kita jika memang ada pengajuan perkara permohonan perselisihan hasil pemilu. Silakan ikuti persidangannya nanti, kita punya manajemen perkara yang bagus sumber data yang bagus, manajemen sumber daya manusia yang bagus," kata Fajar.
Sebelumnya, sejumlah kesalahan input data angka hasil pencoblosan Pilpres 2019 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU terjadi di sejumlah daerah. Kesalahan itu terjadi pada kedua pasangan calon.
KPU menyebut suara pada Situng tak mempengaruhi hasil Pilpres 2019 karena rekapitulasi suara nasional dilakukan secara manual.
[Gambas:Video CNN] (fnr/arh)