Soal Dana Kampanye, KPU Bisa Batalkan Jokowi atau Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Arief Budiman mengingatkan kemenangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto bisa dibatalkan jika tak lapor dana kampanye.

Arief menyebut pasangan capres-cawapres, partai politik, dan caleg DPD punya waktu hingga 2 Mei 2019 untuk melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu kalau dia tidak menyerahkan, maka keterpilihannya bisa dibatalkan," kata Arief saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (26/4).

Dalam Pasal 335 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), peserta pemilu wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran ke KPU.

Lihat juga: Sandiaga Jual Saham Saratoga Rp663 M Selama Kampanye Pilpres

LPPDK wajib diserahkan peserta pemilu ke akuntan publik yang telah ditunjuk KPU maksimal 15 hari setelah pemilu.

Lalu, akuntan publik wajib menyerahkan hasil audit tersebut maksimal 30 hari setelah diterima. KPU punya waktu 10 hari setelah menerima audit untuk mengumumkan ke publik.

"Makanya saya ingin mengingatkan kemarin ketika memberi pengarahan kepada peserta pemilu dan kantor akuntan publiknya mohon dipatuhi betul jadwalnya, serahkan tepat waktu jangan sampai terlambat," ujar Arief.

Lihat juga: Dana Kampanye Prabowo 61 Persen Disuntik Sandiaga

[Gambas:Video CNN] (dhf/kid)