Sejak pemungutan suara pada 17 April 2019, Kantor KPU selalu didatangi pengunjuk rasa. Rata-rata ada dua unjuk rasa dalam sehari.
"Tentu mengganggu ya, misalnya kita harus melakukan pekerjaan di luar kantor, itu kan agak terganggu alur keluar masuknya," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (26/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap jangan menyelesaikan persoalan pemilu di jalanan, tapi diselesaikan melalui ruang-ruang yang sudah disediakan menurut ketentuan undang-undang," ucap dia.
Ketiga elemen itu menggelar demo di waktu berbeda dengan tuntutan berbeda. Ada yang mengusung isu soal kecurangan pemilu hingga dukungan kepada KPU.
Soal kecurangan pemilu ini diembuskan terutama oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyusul terjadi sejumlah kesalahan dalam proses penghitungan suara.
BPN Prabowo-Sandi bahkan mendukung pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kecurangan Pemilu 2019 yang digagas oleh Direktur Lokataru, Haris Azhar.
"Kalau saya melihatnya tidak perlu dilakukan itu, toh ada pelanggaran pemilu itu sudah ada salirannya berdasarkan konstitusi kita, yaitu kalau ada kecurangan kita bisa ke Bawaslu ataupun pihak terkait lainnya misalnya kepolisian," kata Karding saat dihubungi wartawan, Rabu (24/4).
KPU juga menyatakan belum diperlukan TPF Kecurangan Pemilu. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan sejauh ini isu soal kecurangan pemilu masih bersifat tuduhan saja. (dhf/wis)