"Terdapat indikasi tidak menerima hasil penghitungan suara ke KPU dan provokasi serta upaya cipta opini melalui media sosial masih gencar," kata Hadi saat menghadiri rapat kerja terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu seperti KPU [dan] Bawaslu," ujarnya.
Menurut dia, polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye yang telah menyebabkan identitas primordial kesukuan, agama dan kesenjangan sosial, berpotensi dimanfaatkan untuk menimbulkan aksi massa.
"Apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan akibat dari berbagai perkembangan tersebut yang tidak dapat dikendalikan, stabilitas keamanan akan terganggu," katanya.
"Cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat setiap ada perkembangan situasi terhadap hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah. TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah," tutur Hadi. (mts/wis)