Situng 43 Persen: PKB dan NasDem Raih Sisa Kursi Pimpinan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem meraih sisa dua kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan masuk lima besar Pemilu Legislatif 2019 berdasarkan hasil Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU. Aturan komposisi pimpinan DPR ini pun disebut potensial tak berubah.

Berdasarkan Pasal 427D huruf a UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), susunan pimpinan DPR hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu orang ketua dari parpol pemenang pileg dan empat orang wakil ketua yang berasal dari parpol yang masuk lima besar berikutnya.

Lihat juga: UU MD3 Tak Direvisi, Pemenang Pemilu 2019 Otomatis Ketua DPR

Menurut hasil Situng atau real count KPU per Rabu (15/5) pukul 08.00.06 WIB dengan data masuk dari 349.843 TPS (43,01260 persen), PDIP masih memimpin dengan 20,18 persen suara, disusul oleh Partai Golkar (13,09 persen), dan Partai Gerindra (11,62 persen).

Posisi keempat ada Partai NasDem dengan 9,69 persen, lalu disusul oleh PKB (9,45 persen). Persaingan masih mungkin terjadi karena posisi berikutnya, Partai Demokrat (7,77 persen) dan PKS (7,23 persen), masih bergerak raihan suaranya.

Sebelumnya, survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 15-22 Maret memprediksi tiga besar Pileg 2019 diduduki oleh PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

Lihat juga: Puan Maharani soal Ketua DPR: Belum ada Pembahasan di PDIP

Hasil hitung cepat tiga lembaga survei yaitu Litbang Kompas, Indo Barometer, serta LSI Denny JA, menunjukkan kesamaan posisi tiga besar partai politik di Pileg 2019. Yakni, PDIP, Gerindra, dan Golkar. Peringkat selanjutnya masih berbeda-beda, antara PKB, PKS, dan Partai NasDem.

Pada mulanya, pimpinan DPR dijabat oleh perwakilan parpol pemenang pemilu. Hal itu kemudian diubah lewat gerak cepat parpol oposisi yang mendominasi DPR hasil Pemilu 2014. Pimpinan DPR kemudian diatur agar dipilih berdasarkan paket. Walhasil, paket pimpinan dari kubu oposisi, yang saat itu dipimpin oleh Partai Golkar, meraih kemenangan.

Aturan soal komposisi pimpinan DPR kembali berubah di awal tahun 2018 seiring perubahan komposisi partai pendukung pemerintah dan oposisi. Misalnya, Partai Golkar yang masuk pemerintahan. Satu kursi wakil ketua ditambahkan untuk mengakomodasi PDIP.

Lihat juga: Berbagi Jatah Pimpinan DPR di Sisa Era Jokowi

Ketentuan tambahan dituangkan dalam perubahan kedua UU MD3 itu soal komposisi pimpinan hasil pemilu 2019. Yakni, pimpinan DPR kembali menjadi 5 orang dari parpol lima besar.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Totok Daryanto meyakini tidak ada partai politik yang akan berinisiatif untuk mengubah UU MD3 dalam waktu dekat, khususnya terkait pasal yang mengatur jatah kursi pimpinan DPR.

"Saya yakin tidak ada anggota yang berinsiatif," ujarnya.

Menurut dia, semua aturan itu dibuat agar kinerja DPR periode mendatang tidak terganggu dengan persoalan revisi UU MD3 lagi.

[Gambas:Video CNN] (mts/arh)