Arief Poyuono Serukan Gerakan Tak Bayar Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Terkait tudingan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyerukan kepada pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kelak.

Menurut dia, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tolak bayar pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujar Arief Poyuono melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (15/5).

Selain itu, Arief pun meminta agar partisan kubu 02 melakukan gerakan diam seribu bahasa sebagai sindiran atas pilpres yang dia sebut sarat akan kecurangan.

"Melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apa pun terhadap Pemerintahan yang tidak konstitusional, karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate," ujarnya.

Lihat juga: Andi Arief Puji Prabowo Bijak soal Boikot Hasil Rekapitulasi

Arief Poyuono menyatakan, gerakan boikot hasil Pilpres 2019 meniru apa yang pernah dilakukan Megawati Sukarnoputri saat Orde Baru berkuasa. Saat itu, kata dia, Megawati melakukan boikot menentang kekuasaan Presiden kedua RI Soeharto.

"Kita lakukan gerakan boikot Pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini," ucapnya.

Dia memandang, anggota legislatif partai Gerindra dan partai koalisi Indonesia Adil Makmur tidak perlu ikut andil dalam pembentukan DPR untuk lima tahun ke depan. Menurutnya, itu merupakan sebuah jalan untuk tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019.

"Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui Pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019, dan anggota DPR RI Gerindra dan partai koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019," tukas dia.

"Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan," sambungnya.

Lihat juga: TKN: Tolak Hasil Pilpres, Kubu 02 Tak Patut Dilantik di DPR

[Gambas:Video CNN] (ryn/kid)