Mendagri: Jangan Sampai Akui Hasil Pileg tapi Tolak Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak untuk konsisten dalam menerima hasil Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden 2019 yang digelar serentak.

"Jangan sampai mengakui hasil pilegnya, tapi hasil pilpresnya tidak mengakui. Padahal orangnya sama, yang jadi KPPS-nya sama, pengawasnya sama, saksinya sama, petugasnya sama. Kenapa kok dibedakan itu," cetusnya, kepada para wartawan di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Lihat juga: Prabowo: Saya Akan Tolak Hasil Penghitungan Curang

Hal ini juga disampaikan terkait pernyataan kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tidak akan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahakamah Konstitusi (MK) terhadap hasil Pemilu 2019 dan tak mengakui hasil Pilpres 2019.

Menurut Tjahjo, semua pihak hendaknya menggunakan jalur yang diatur perundangan terkait hasil Pemilu 2019. KPU, lanjutnya, melakukan tugasnya secara independen dan diperkuat dengan putusan MK terkait hasil pesta demokrasi.

"Karena KPU sebagai penyelenggara negara, sesuai undang-undang dasar adalah sifatnya mandiri, nasional, dan independen, diperkuat dengan putusan MK. Ya mari kita ikuti. Ini [pemilu] serentak lho," ujar Tjahjo, yang juga kader PDIP ini.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menolak hasil pemilu curang. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Selain itu Tjahjo juga mengatakan pihaknya akan terus memonitor berbagai permasalahan. Ia pun memastikan pihaknya tidak melakukan tindakan di luar ketentuan seperti intervensi kepada kinerja KPU.

Terlebih, kata Mendagri, semua partai politik di DPR, baik dari kubu 01 dan kubu 02, terlibat dalam pembuatan undang-undang, Pertauran KPU (PKPU). Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban semua paslon mengikuti peraturan.

"Semuanya disepakati semua. Jadi tidak ada satu pun yang melanggar undang-undang. Dan PKPU-nya sudah disepakati bersama," imbuhnya.

Lihat juga: TKN: Tolak Hasil Pilpres, Kubu 02 Tak Patut Dilantik di DPR

Sebelumnya, Sebelumnya, capres Prabowo Subianto mengatakan akan menolak hasil perhitungan KPU bila hasil perhitungan tersebut terbukti curang. Prabowo menegaskan tidak akan menyerah untuk mencari keadilan.

"Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang," kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).

Sementara, koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku pihaknya tak akan mengajukan gugatan ke MK terkait hasil Pilpres 2019 karena telah terjadi makar hukum dan tak percaya pada proses hukum saat ini.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut pihaknya tak akan menggunakan jalur MK terkait hasil pemilu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

"Kami melihat ada makar terhadap hukum secara masif. Hukum itu diinterpretasikan oleh siapa yang paling kuat," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

Berdasarkan hasil real count KPU dengan data masuk 84 persen, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul pada Pilpres 2019 dengan raihan suara 56,19 persen berbanding 43,81 persen milik Prabowo-Sandiaga.

Sementara, pada Pileg 2019, berdasarkan real count KPU, PDIP memimpin dengan 20,18 persen, disusul oleh Partai Golkar (13,08 persen), dan Partai Gerindra, yang merupakan partainya Prabowo (11,62 persen).

[Gambas:Video CNN] (ani/arh)