Moeldoko soal Tak Bayar Pajak: Pendidikan yang Tak Baik

CNN Indonesia | Kamis, 16/05/2019 20:15 WIB
Moeldoko soal Tak Bayar Pajak: Pendidikan yang Tak Baik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono tidak memberikan pendidikan politik yang baik lantaran mengajak pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak.

Arief menyerukan ajakan tak membayar pajak sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi Pemilu 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Itu pendidikan yang enggak baik. Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan (yang tidak benar)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).


Moeldoko heran politikus justru memberikan pembelajaran politik yang tidak bagus kepada masyarakat. Menurut mantan Panglima TNI itu, seruan yang dilakukan kader Gerindra tersebut tidak benar.

Ia menyatakan setelah nanti KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, maka kedua pemimpin terpilih itu akan mengayomi seluruh masyarakat Indonesia.

"Jadi kalau menjadi warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti, jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang enggak benar," katanya.

"Kita ajak masyarakat Indonesia justru harus memahami hak dan kewajibannya, jangan malah mengarahkan begitu," pensiunan jenderal bintang empat itu menambahkan.

Moeldoko percaya calon presiden 02 Prabowo Subianto merupakan seorang patriotik dan kesatria. Sebagai sesama tentara, kata Moeldoko, jiwa ksatria harus muncul dalam menyikapi kondisi hari ini. Prabowo diketahui mantan perwira tinggi TNI.

"Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," tuturnya.

Arief Poyuono menyerukan para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU.

[Gambas:Video CNN] (fra/ugo)