Eks Menko Polhukam: Gerakan Kedaulatan Rakyat Bukan Makar

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan gerakan nasional kedaulatan rakyat (GNKR) bukan makar. 

Menurut Tedjo, gerakan tersebut merupakan upaya menuntut keadilan atas kecurangan Pilpres 2019.

"Gerakan rakyat ini bukan makar, ini gerakan kedaulatan rakyat. Ingin menuntut keadilan, kebenaran, dan kejujuran dari penyelenggara pemilu," kata Tedjo, di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Lihat juga: Bertemu Megawati, Mahfud MD Singgung People Power

Tedjo heran dengan tudingan makar yang dipakai pemerintah saat ini. Katanya, Eggi Sudjana yang hanya menyebut 'people power' dituding makar dan kini ditahan Polda Metro Jaya.

"Kami belum tahu, definisi makar itu seperti apa sebetulnya. Kalau kita berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah, itu memang makar," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandiaga itu mengajak masyarakat tidak takut untuk menuntut kecurangan pesta demokrasi lima tahunan ini. Ia berharap gerakan kedaulatan rakyat ini tak berhenti sampai keadilan berhasil direbut.

"Saya hanya mengharapkan gerakan ini jangan sampai berhenti, sampai keadilan ini ada di tangan rakyat," katanya.

Lihat juga: Amien Rais: Jangan Takuti Kami dengan Bedil

Pensiunan jenderal bintang empat itu menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ia menyatakan TNI dan Polri tak akan pernah berani melawan rakyat. Pasalnya, kata Tedjo, TNI dan Polri lahir dari rakyat.

"Itu tidak boleh seorang pemimpin mengancam-mengancam rakyat, karena mereka punya senjata, peluru itu yang beli kita semua, masa untuk nembak kita. Enggak mungkin lah," ujarnya.

Kubu pendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah menyusun gerakan 'people power' melawan kecurangan yang diklaim terjadi pada Pilpres 2019. Kini istilah 'people power' diganti menjadi GNKR.

[Gambas:Video CNN] (fra/ugo)