BPN Beberkan Alasan Tolak Teken Rekap Pilpres di Pulau Jawa

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, mengaku pihaknya telah menolak menandatangani hasil penghitungan suara dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang digelar di tingkat provinsi untuk wilayah Jawa.

Alasannya, untuk memperlihatkan pihaknya memang menolak hasil Pilpres yang terindikasi penuh kecurangan ini.

"Ya, tidak tanda tangan. Khususnya di sana (di provinsi Pulau Jawa)," kata Ferry di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Lihat juga: BPN Sebut Putusan Bawaslu Soal Situng Bukti Ada Kecurangan

Pihaknya, kata Ferry, mengambil langkah tersebut untuk menunjukkan aksi protes terkait hasil Pilpres ini. Apalagi kata dia, BPN telah menemukan banyak dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 yang justru tidak ditindak lanjuti oleh KPU.

"Bukan cuma sekadar penjumlahan suara, sekaligus ini mengawasi pelaksanaan Pemilu. Ada pelanggaran yang mengharuskan PSU, kenapa tidak dilaksanakan. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat di TPS, itu dibiarkan," kata dia.

Ferry juga menyebut, jika pihaknya ikut menandatangani hasil rekapitulasi suara, itu berarti setuju melakukan pembiaran terhadap aksi kecurangan. Padahal jelas, penghitungan suara di Pulau Jawa vital menentukan pemenangan dalam Pemilu 2019.

Jumlah pemilih di Pulau Jawa memang disebut paling besar dalam Pemilu 2019 ini.

Lihat juga: Titiek Soeharto: Pemilu 2019 Lebih Curang dari Era Pak Harto

"Di Pulau Jawa sangat bisa kami lihat dampaknya. Sebab, jumlah pemilihnya besar. Saya kira yang saya sampaikan itu semua terangkai," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyebut pihaknya telah memberi catatan khusus untuk pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Namun, catatan yang mereka sampaikan justru tak pernah ditindaklanjuti oleh KPU.

"Kami juga mencatat untuk luar negeri, seperti Washington, Hong Kong, Malaysia. Kan banyak. Kami bukan soal perolehan angka, ya," ucap dia.

Misalnya kata dia, untuk pemilihan di Malaysia, pihaknya telah meminta KPU membatalkan pemungutan suara di Malaysia melalui metode pos.

"Misalnya proses di Malaysia, kenapa tidak seluruh dilakukan pemungutan suara atau batalkan seluruh pos, lalu kami pakai suara Dropbox dan TPS. Kemudian tadi, di daerah tenaga kerja kami besar. Informasi kami masyarakat kesulitan menggunakan suara," kata dia. (tst/fea)