Istiqlal Terbuka bagi Massa Aksi 22 Mei yang Ingin Bermalam

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak Masjid Istiqlal tidak melarang masyarakat yang ingin singgah atau bermalam di masjid berkapasitas 200 ribu jemaah itu. Termasuk bagi masyarakat yang ingin mengikuti aksi 22 Mei.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengatakan masjid terbuka 24 jam bagi siapa pun yang ingin iktikaf atau berdiam di masjid sebagai suatu ibadah selama Ramadan.

"Iya, kami di bulan puasa masjid buka 24 jam," ucap Abu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (21/5).

Abu mengatakan pihak Masjid Istiqlal mempersilakan masyarakat dari luar daerah yang ingin bermalam, termasuk mereka yang ingin mengikuti aksi di depan KPU dan Bawaslu.

Lihat juga: Pengurus Masjid Al Ittihaad Tebet Dijemput Paksa Polisi

"Kalau ada yang bermalam ya, kita anggap iktikaf seperti yang lain," ucap Abu.

Abu mengatakan pihaknya tidak khawatir dengan masyarakat dari luar daerah yang ingin bermalam, sahur, dan buka puasa di Masjid Istiqlal. Selain itu, tidak ada pula imbauan dari kepolisian agar pengurus Istiqlal menolak massa dari luar daerah.

Meski begitu, Abu tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin bermalam di Istiqlal agar menjaga kebersihan. Selain itu, menghemat penggunaan air.

"Kami kan 24 jam terbuka. Jadi, ya bisa dibayangkan air yang dibutuhkan," ucap Abu.

Lihat juga: BPN Sebut jika Ada Teror di Aksi 22 Tanggung Jawab Polisi

Sejauh ini, Abu mengatakan sudah ada sejumlah orang dari luar daerah yang singgah di Istiqlal, meskipun belum banyak jumlahnya. Dia menduga karena memang titik kumpul yang direncanakan bukan di Istiqlal, melainkan di tempat lain.

"Titik kumpulnya kan bukan di Istiqlal juga ya," kata Abu.

Sejumlah pihak menggelar aksi menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU. Salah satu pihak yang mengoordinasikan aksi adalah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Sekjen GNKR Jumhur Hidayat mengajak masyarakat Jakarta dan sekitarnya serta daerah lain untuk aksi di depan kantor Bawaslu. Jumhur menilai Bawaslu punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi agar KPU mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko widodo-Maruf Amin lantaran diduga melakukan kecurangan.

Lihat juga: Purnawirawan TNI Diduga Selundupkan Senjata untuk 22 Mei

(bmw/pmg)