Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayeor Jenderal Sisriadi mengaku belum mendapat hasil penyelidikan yang dilakukan oleh TNI maupun Polri.
"Saya belum tahu," ujar Sisriadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal juga enggan berkomentar soal kasus yang tengah ditangani oleh pihaknya. Ia justru menyampaikan bahwa Polri dan TNI memastikan situasi pascapengumuman penghitungan suara pemilu oleh KPU relatif aman.
Lebih dari itu, Iqbal menyampaikan Polri-TNI telah melakukan upaya preemtif, preventif, dan koersif untuk keamanan negara. Beberapa strategi yang dilakukan, yakni menempatkan personel di tempat yang menjadi lokasi demo.
Tindakan yang dilakukan oleh Polri, lanjut Iqbal, dilakukan karena ada indikasi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan saat unjuk rasa.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut Mayjen (Purn) Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kasus senjata ilegal. Mantan Danjen Kopassus itu diamankan dalam pengungkapan kasus penyelundupan senjata dari Aceh.
"Mayjen Soenarko sudah dipanggil, diperiksa, dan jadi tersangka," kata Wiranto, Selasa (23/5).
Wiranto mengingatkan kepada masyarakat agar pengusutan kasus hukum terhadap Soenarko tak dikaitkan dengan politik atau pemilu.
Namun Wiranto belum menyebut penggunaan senjata itu oleh Soenarko. Ia hanya mengatakan senjata ilegal itu untuk sesuatu maksud tertentu.
"Tapi itu melanggar hukum," katanya.