Demokrat: Pak Jokowi dan Pak Prabowo Matikan TV, Bertemulah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief meminta capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto untuk mematikan televisi dan segera bertemu. Dia berharap pertemuan kedua tokoh ini bisa meredam gejolak di masyarakat.

Dia meminta kedua capres ini bertemu untuk meredakan gejolak hingga menyebabkan kericuhan dan korban jiwa dalam aksi yang berlangsung sejak Selasa (21/5) malam.

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo matikan televisi, bertemulah," kata Andi Arief seperti dikutip CNNIndonesia.com melalui akun Twiter resminya, @AndiArief_, Rabu (22/5).

Dia pun mempertanyakan Jokowi dan Prabowo, harus menunggu sampai berapa korban agar bisa melunakkan hati keduanya. Karena jelas kata Andi, korban nyawa itu muncul karena persaingan keduanya dalam kontestasi Pilpres 2019.

Lihat juga: Massa Aksi 22 Mei Kembali Kuasai Jalan Slipi

"Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang terhormat, sampai berapa korban "nyawa rakyat" yang bisa melunakkan hati untuk Bapak berdua bertemu? Korban nyawa ini akibat persaingan antara Bapak berdua. Terbuat dari apa hati bapak berdua?," kata Andi.

Dia juga menyinggung tak adanya satu pun elit politik baik dari 02 mapun pihak 01 yang mau angkat suara terkait kerusuhan yang masih juga terjadi saat ini.

"Korban nyawa sudah terjadi, para petinggi dan elite politik dari 01 dan 02 terbius menikmati tawuran rakyat melawan aparat. Tak ada satu pun yang bicara. Pak Jokowi dan Pak Prabowo matikan televisi, bertemulah," kata Andi.

Lihat juga: AHY: SBY Dukung Jokowi Tangani Situasi Pasca-Rekapitulasi KPU

Aksi demonstrasi di Gedung Bawaslu RI ricuh sejak Selasa malam. Kericuhan bahkan terjadi hingga siang ini dan telah menimbulkan korban jiwa. Jokowi dan Prabowo belum menyampaikan pernyataan terkait kericuhan yang terjadi hingga hari ini.

Kericuhan ini bermula dari massa aksi di depan Gedung Bawaslu yang tak mau membubarkan diri. Mereka mendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang menolak hasil rekapitulasi KPU karena menduga ada kecurangan.

Saat itu pihak 02 bahkan tak mengambil jalur konstitusi dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan sudah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum.

Anggota Dewan Pengaran BPN, Amien Rais juga sempat menyerukan people power yang pada akhirnya berganti nama menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Lihat juga: Anies: Kondisi Jakarta Secara Umum Seperti Keseharian

[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)