Fritz mengatakan dari 15.052 laporan yang masuk itu diantaranya sebayak 14.462 merupakan temuan dari pihak pengawas pemilu dan 1.581 merupakan laporan dari masyarakat.
"Sampai 28 Mei 2019 Bawaslu telah menerima 15.052 temuan, baik pidana, administrasi, ataupun yang ketiga bukan termasuk pidana maupun administrasi," ujar Fritz di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (28/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu sebanyak 148 laporan masih dalam proses Bawaslu dan 980 laporan lainnya bukan merupakan merupakan kategori pelanggaran.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, Fritz menyatakan terdapat 114 putusan yang terkait pidana pemilu. Diantara itu, sebanyak 106 di antaranya telah inkrah di pengadilan dan delapan lainnya banding.
Ia mengatakan dugaan pelanggaran pidana yang tertinggi yakni berkaitan kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri yang tak netral, penggunaan kepala desa untuk menguntungkan peserta pemilu, hingga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.