Seperti diketahui, Jokowi yang kala itu masih menjadi wali kota Solo mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Kata Anies, Jokowi saat itu mencoba peruntungan menjadi Gubernur dengan KTP Solo.
"Bahkan DKI pernah loh punya gubernur yang KTP-nya bukan DKI, Pak Jokowi itu dari Solo. KTP-nya Solo boleh jadi calon gubernur di Jakarta," Kata Anies di Monas Jakarta, Sabtu (1/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sama juga sekarang, siapa pun menjadi calon Bupati calon walikota di manapun itu boleh, itu prinsip bahwa Indonesia itu kita memiliki kesetaraan hanya masalah pencatatan kependudukan semuanya adalah warga negara Indonesia yang punya hak yang sama yang punya kesempatan yang sama," jelas Anies.
"Kalau tidak ada yang bisa ditawarkan ya tidak terserap tenaga kerja dengan sendirinya mereka nanti akan cari tempat lain," ungkap dia.
"Jadi Mereka mencoba di Jakarta boleh mencoba di Surabaya boleh kenapa harus Kita larang Mereka mencoba di Jakarta," lanjut dia.
 Presiden Jokowi (kanan). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
Sebelumnya Anies membuka pintu lebar bagi warga luar Jakarta datang ke Ibu Kota pascalebaran. Anies juga mengatakan tidak akan menggalakkan operasi yustisi. Operasi yustisi biasanya dilakukan untuk pendataan bagi warga yang datang ke Jakarta.
Diberitakan sebelumnya, Anies enggan menggunakan kata 'operasi yustisi' yang biasa digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anies mengganti nama 'operasi yustisi' menjadi Pelayanan Bina Kependudukan.
"Saya tidak mau menggunakan istilah operasi lagi tidak operasi. Dulu Operasi Bina Kependudukan sekarang adalah Pelayanan Bina Kependudukan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5).
Secara umum, Anies mengatakan tak ada bedanya nama yang dulu dengan yang sekarang. Namun, Anies menyatakan pihaknya hanya meminta RT dan RW untuk mencatat warga yang masuk ke Jakarta pascalebaran.
"Kita meminta kepada RT, RW bila ada warga baru untuk dicatat, lapor dan dicatat kependudukannya sehingga kita tahu siapa yang berada di Jakarta," kata Anies.