BPN Sebut Nasib Koalisi Prabowo Dibahas Usai Putusan MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono merespons pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik yang meminta agar Prabowo membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung pencalonannya dalam Pilpres 2019.

Ferry menyebut usulan pembubaran koalisi itu belum tepat untuk dilaksanakan saat ini. Ia menyatakan keputusan mengenai nasib koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga akan dibahas usai ada keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau sekarang rasanya belum tepat [koalisi dibubarkan]. Ya menurut saya nantilah kalau nanti MK sudah ada keputusan siapa presiden terpilihnya," kata Ferry kepada CNNIndonesia.com, Minggu (9/6).

Lebih lanjut, Ferry hanya memastikan para parpol koalisi Prabowo-Sandiaga akan berkumpul untuk membahas terkait nasib koalisi bila sudah ada keputusan resmi dari MK.

Lihat juga: Demokrat Minta Prabowo Bubarkan Koalisi Partai Pengusung

"Ya abis dari MK mungkin nanti ada pertemuan dari parpol koalisi begitu untuk membahas itu. Saya rasa partai koalisi akan membahas tentang itu," kata Ferry.

Sementara itu, Juru Bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman justru mempertanyakan permintaan pembubaran koalisi yang disampaikan Rachland. Melalui akun Twitternya @habiburokhman pada Minggu (9/6), ia menilai koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandiaga bisa dibubarkan bila tahapan demi tahapan Pilpres 2019 sudah berakhir.

Diketahui, tahapan Pilpres 2019 akan berakhir saat dibacakannya sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Habiburokhman pun tak keberatan dan menghormati langkah Demokrat yang ingin keluar dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

"Ngerti hukum gak ? Koalisi Itu Tanda tangan resmi Paslon Pilpres di KPU, tahapan Pilpres selesai saat Sumpah Janji Pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober 2019, jangan malas baca UU dan PKPU. Jangan kau balik dunia, kalau mau keluar kami hormati," cuit Habiburokhman saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Twitter]

Melihat hal itu, politikus Partai Gerindra itu menyarankan agar Demokrat tak melulu menyerang Prabowo-Sandiaga dengan argumentasi hukum yang lemah. Ia menyarankan agar Demokrat mau menjelaskan kepada masyarakat pertimbangan politiknya secara lebih terhormat ketimbang terus menerus bermanuver di dalam koalisi Prabowo-Sandiaga.

"Dahulu kami juga ditinggal Perindo yang dukung Jokowi tapi tidak ada masalah dan tidak perlu ada salah menyalahkan," ucap dia.

(rzr/agt)