Kubu Jokowi Enggan Ada Partai di Kabinet tapi Oposisi di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan menerima partai baru ke dalam koalisi Koalisi Indonesia Kerja namun jadi oposisi di parlemen yang nantinya berbeda suara. Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan partai-partai di KIK pendukung Jokowi-Ma'ruf harus satu suara dalam mengawal kebijakan pemerintahan.

"Satu hal yang kami sepakati di KIK itu, kami tidak mau ada partai koalisi, dia ikut dalam pemerintahan tapi suaranya di DPR kayak oposisi atau bahkan lebih oposisi daripada oposisi," ujar Arsul di Posko Cemara, Senin (10/6).

Arsul menuturkan partai oposisi yang hendak bergabung ke dalam KIK harus memiliki kecocokan. Sebab pihaknya tidak ingin suasana koalisi pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY terulang kembali.

Dalam pemerintahan SBY, ia menyebut ada partai koalisi bertindak layaknya oposisi di parlemen. Tindakan itu tidak adil bagi koalisi.

Lihat juga: Soal Pembubaran Koalisi, TKN Sebut Kemauan Demokrat Aneh-aneh

"Tidak berarti harus membebek, tapi kalau ada beda ya harus kita perdebatkan di dalam," ujarnya.

Lebih lanjut, Sekjen PPP ini menyampaikan pihaknya tetap membuka pintu bagi partai oposisi bergabung ke dalam KIK. Sebab Indonesia tidak menganut sistem parlementer.

"Kalau kita melihat sistem politik pemerintahan kita itu kan tidak mengenal konsep pemisahan yang tajam antara koalisi partai pemerintah, koalisi partai oposisi," ujar Arsul.

"Karena itu tentu memang tidak bisa dinihilkan kemungkinan bahwa pemerintahan yang akan datang itu di luar yang berkoalisi ada tambahan," ujarnya.

Lihat juga: BPN Curiga Pembubaran Koalisi Cuma untuk Kepentingan Demokrat

Meski membuka pintu, Arsul tetap mengingatkan bahwa komposisi koalisi merupakan kewenangan Jokowi dan Ma'ruf. Nantinya, Jokowi-Ma'ruf akan berkonsultasi dengan partai KIK untuk membahas partai oposisi yang hendak bergabung ke dalam KIK.

"Ini kan koalisi yang sudah terbentuk setahun lebih, chemistry-nya itu kan sudah ada meskipun kami beda-beda. Kadang-kadang juga ada tengkarnya seperti PPP dengan PSI, PSI sama Golkar. Yang selalu jadi naughty boy kan PSI biasanya. Tapi kami ada chemistry itu," ujar Arsul.

Lebih dari itu, Arsul enggan mempersepsikan silaturahmi Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) hingga Zulkifli Hasan ke Jokowi sebagai sinyal bagi Demokrat dan PAN merapat ke KIK.

"Yang jelas silaturahmi di Islam itu menambah rezeki dan menambah umur. Tapi apakah itu kemudian bagian dari ikhtiar, ya kita lihat lah. Karena politik bagaimana pun tetap akan ada pembicaraan yang lebih serius ketimbang sekadar silaturahmi itu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (jps/osc)