Nasional Politik

Diikuti 270 Daerah, Pilkada Serentak 2020 Pecahkan Rekor

CNN Indonesia
Kamis, 13 Jun 2019 12:17 WIB
Diikuti 270 Daerah, Pilkada Serentak 2020 Pecahkan Rekor
Ilustrasi seorang pasien tengah menggunakan hak pilihnya Rumah Sakit Rumah Sakit Hasan Sadikin. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Pilkada Serentak 2020 akan diikuti oleh 270 daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah ini berbeda dari prediksi KPU sebelumnya, 273 daerah.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyebut tiga daerah pemekaran yang disebut KPU sebelumnya tidak ada karena pemekaran sedang dimoratorium. 

"Tahun 2020 pilkada akan diikuti 270 daerah, tidak ada pemekaran, moratorium," ucap dia," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Kamis (13/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahtiar merinci Pilkada Serentak 2020 akan meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Jumlah ini memecahkan rekor pilkada serentak dengan jumlah daerah terbanyak di Indonesia.

Lihat juga:
Hadapi Sidang Gugatan MK, KPU Mulai Siapkan Pilkada 2020

Jumlah daerah di Pilkada Serentak 2020 memang berbeda dari lima tahun sebelumnya. Sebab Pilkada Kota Makassar yang digelar 2018 harus diulang karena calon tunggal kalah dari kotak kosong.

Pada 2015, KPU menggelar pilkada serentak dengan menyertakan 269 daerah. Pada 2017, pilkada serentak mencakup 101 daerah. Sementara pada 2018, ada 171 daerah yang ikut pilkada serentak.

Merespons persiapan Pilkada 2020 yang sudah dimulai KPU, Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Bahtiar menyebut aturan ini sebagai rujukan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran pilkada serentak dalam APBD 2020.

Aturan tersebut bakal mulai disosialisasikan 18 Juni mendatang. "Diharapkan agar Pemda dan DPRD mempedomani permendagri tesebut dalam penyusunan APBD tahun 2020," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan persiapan Pilkada Serentak 2020 dimulai bulan ini. Ia menyebut ada 270 daerah yang sudah pasti ikut. Lalu ada tiga daerah pemekaran yang berpotensi ikut jika memenuhi syarat.

[Gambas:Video CNN]

Persiapan, kata Arief, akan dimulai dengan merumuskan peraturan KPU baru sebagai landasan hukum.

"Jadi ini akan kita buat pertama di bulan Juni PKPU tahapannya, kemudian bulan September nanti rencananya kami akan launching satu tahun menjelang pilkada karena pilkadanya akan diselenggarakan di bulan September 2020," kata Arief saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (10/6). (dhf/agt)