Sesuai UU MK, putusan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) harus diterbitkan maksimal 14 hari kerja, yakni pada 28 Juni. Ketua MK Anwar Usman mengatakan itu hanya batas maksimal, sehingga putusan atas perkara nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 itu bisa saja dibacakan lebih cepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada UU yang sama, pasal 10 menyatakan putusan MK bersifat final atau berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Walhasil, tak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.
ADVERTISEMENT
Mahkamah Konstitusi ditargetkan undang-undang memberikan putusan atas PHPU Pilpres maksimal 14 hari kerja pascapermohonan dicatat dalam BRPK. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta) |
Mereka juga meminta MK agar membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf dari peserta Pilpres 2019. Kemudian, menetapkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan 52 persen suara. Unggul atas Jokowi-Ma'ruf dengan 48 persen suara.
Paslon 02 juga meminta MK agar memerintahkan KPU menerbitkan surat penetapan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih seketika usai putusan dibacakan.
Majelis hakim MK dijadwalkan akan membacakan putusannya paling lambat 28 Juni.
"Apa pun putusan MK, Jokowi dan Prabowo harus menerima itu sebagai keniscayaan proses politik," ucap Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (12/6).
Setelah MK mengeluarkan putusan, Adi berharap baik Jokowi maupun Prabowo mengeluarkan pernyataan yang mendinginkan suasana, menurunkan tensi politik pendukung masing-masing.
"Saya kira, keduanya perlu pidato meminta agar tidak ada lagi yang saling mencaci. Apalagi kalau Jokowi dan Prabowo bicara kepada publik bersama-sama setelah mengadakan pertemuan. Itu pasti menjadi momen yang sangat bagus setelah bertarung di Pilpres. Itu sangat negarawan," kata Adi.
Jokowi dan Prabowo, lanjut Adi, pun sebaiknya meminta kepada para pendukung masing-masing dan seluruh lapisan masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam perdebatan yang hanya mengakibatkan gesekan. Menurutnya, itu perlu dilakukan agar kondisi di masyarakat tidak panas setelah MK mengeluarkan putusan.
Misalnya, jangan ada lagi pihak-pihak pendukung Jokowi yang menuding Prabowo sosok provokatif dan tidak negarawan atau tuduhan lain yang bersifat negatif. Jangan sampai ada lagi tagar di Twitter yang hanya membuat perselisihan terpelihara. Misalnya tagar #tangkapPrabowo yang pernah menggema di Twitter usai kerusuhan di depan kantor Bawaslu RI pada 21 dan 22 Mei lalu.
"Sikap-sikap seperti itu mempersulit proses rekonsiliasi," nilai Adi.
Dua capres yang bersaing dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 pun berkompetisi untuk jabatan yang sama. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Jika memang narasi kecurangan masih ingin dipelihara, lanjut Adi, sebaiknya Prabowo juga tidak mengakui hasil Pemilu Legislatif 2019. Asumsi itu tak lepas dari pelaksanaan Pemilu 2019 yang mana pileg dan pilpres digelar serentak.
"Kalau narasi itu dibangun terus, kualitas demokrasi menjadi tidak baik. Berarti anggota legislatif juga merupakan produk pemilu yang curang. Termasuk anggota legislatif dari Gerindra," kata Adi.
Lihat juga:Sandiaga: Kami Sangat Percaya MK |
[Gambas:Video CNN]
Mahkamah Konstitusi ditargetkan undang-undang memberikan putusan atas PHPU Pilpres maksimal 14 hari kerja pascapermohonan dicatat dalam BRPK. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Dua capres yang bersaing dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 pun berkompetisi untuk jabatan yang sama. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Polisi berusaha meredam massa yang rusuh di Jalan MH Thamrin, seberang Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, 22 Mei 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino)