Ustaz Lancip Mangkir, Kasusnya Naik ke Penyidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Penceramah Ahmad Rifki Umar Said Barayis alias Ustaz Lancip tak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Senin (17/6). Di satu sisi, kepolisian meningkatkan status kasus dugaan hoaks yang melibatkan Ustaz Lancip ini menjadi penyidikan.

"Jadi sampai sekarang yang bersangkutan Pak Lancip belum hadir sampai sekarang. Dari penyidik setelah kita lakukan gelar perkara kita naikkan menjadi penyidikan dan nanti akan kita panggil sebagai saksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Jakarta, Selasa (17/6).

Lihat juga: Polisi Panggil Ustaz Lancip soal Ujaran Kebencian Aksi 22 Mei

Argo mengatakan pihaknya sudah memberi ruang kepada Ustaz Lancip untuk memberikan klarifikasi dan membela diri terkait ucapannya mengenai kerusuhan 21-22 Mei dalam sebuah ceramah. Karena terlapor tak juga datang, kepolisian menaikkan status kasus menjadi penyidikan.

"Karena sudah dua kali klarifiksi enggak hadir, penyidik akhirnya setelah memeriksa saksi, saksi ahli, kemudian dilakukan gelar perkara, ya kita naikkan penyidikan," imbuh Argo.

Agenda pemeriksaan hari ini adalah hasil penjadwalan ulang pada Senin pekan lalu. Saat itu, Ustaz Lancip juga gagal memenuhi panggilan pemeriksaan polisi karena harus menghadiri sebuah acara. Kendati demikian, Argo memastikan pihaknya akan kembali memanggil Ustaz Lancip sebagai saksi.

Lihat juga: Budiman Sudjatmiko: Semburan Dusta Tak Bisa Raih Kemenangan

Polisi berniat meminta keterangan Ustaz Lancip soal klaimnya tentang 60 nyawa melayang dan ratusan orang masih hilang akibat kerusuhan 21-22 Mei yang terekam dalam sebuah video.

Laporan terhadap dirinya telah diterima polisi pada 7 Juni 2019. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/3473/VI/2019/PMJ/Dit Reskrimsus. Kemudian, rujukan Surat Perintah Penyelidikan nomor SP/Lidik/875/VI/RES.2.5/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 8 Juni 2019.

Ia pun disangkakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

[Gambas:Video CNN] (bin/arh)