"Karena perbaikan permohonan pemohon tidak berdasar secara hukum, maka pihak terkait tidak akan menanggapinya dan menyatakan menolak seluruh dalil baru yang ditambahkan pemohon di dalam perbaikan permohonannya," ujar Ketua Tim Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra, saat membacakan jawaban atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Yusril mengatakan, perbaikan permohonan yang diajukan tim Prabowo tidak saja berdasar secara hukum, namun juga melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan permohonan. Menurut dia, dalam proses perbaikan, dalil-dalil pokok dalam permohonan awal tidak boleh ditambahkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan tambahan jumlah halaman, perbaikan pemohon tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi permohonan baru," katanya.
"Karena itu beralasan bagi mahkamah untuk menolak perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2019," ucapnya.
Sikap Tim Jokowi serupa seperti yang disampaikan KPU sebelumnya. KPU, lewat kuasa hukumnya, Ali Nurdnin menyatakan sikap secara resmi menolak hasil perbaikan Prabowo.
"Dalam perbaikan pemohon yang dibacakan pada 14 Juni 2019 memiliki perbedaan mendasar pada posita dan petitumnya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai permohonan baru," ucap Ali Nurdin.
(psp/ain)