Bahas Jokowi-Ma'ruf, Rakernas PDIP Digelar Tertutup

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP IV di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini Rabu (19/6) sengaja digelar secara tertutup.

Hasto mengatakan rakernas digelar tertutup karena banyak membahas mengenai agenda internal partai. PDIP membutuhkan ketenangan untuk berpikir secara jernih untuk merumuskan berbagai agenda partai.

Lihat juga: Jokowi Hadiri Rakernas PDIP di Diponegoro

"Partai menyadari bahwa keheningan dalam politik penting dalam kontemplasi politik. Terlebih ketika PDI Perjuangan memerlukan suasana khusus, memerlukan kejernihan alam pikir guna merumuskan agenda strategis internal partai ke depan," kata Hasto dalam pernyataan resminya, Rabu (19/5).

Diketahui, Rakernas IV ini digelar tertutup di DPP PDIP. Hal itu sama seperti Rakernas III yang digelar di Bali pada Februari 2018 silam, yang memilih kembali Jokowi sebagai calon presiden 2019.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa agenda Rakernas IV berencana merumuskan seluruh agenda tanggung jawab PDIP untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di periode 2019-2024.

Lihat juga: Megawati Tetap Ketum, PDIP Kaji Opsi Bentuk Ketua Harian

Hasto mengatakan bahwa partainya tak ingin mengecewakan suara masyarakat yang telah memilih Jokowi-Ma'ruf dalam Pemilu 2019.

"Kami tidak menanggapi kemenangan dengan euforia. Kami bersyukur, dipercaya kembali oleh rakyat. Kami bertanggung jawab untuk menggunakan besarnya dukungan rakyat tersebut di dalam membangun masa depan bangsa secara bersama-sama dengan cara gotong royong dengan seluruh komponen bangsa," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan Rakernas IV digelar sebagai sarana konsolidasi jajaran partai menuju Kongres V yang akan digelar pada 8 Agustus 2019 di Bali.

Lihat juga: Rakernas PDIP Bahas Hasil Pemilu hingga Pimpinan Legislatif

Hasto berujar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah mengajarkan kepada seluruh kader untuk memilih membangun organisasi partai ketimbang membangun popularitas orang per orang.

"Namun partai juga terus belajar dan memperbaiki diri agar semakin mampu mengelola jalannya pemerintahan negara. Sebab kekuasaan politik itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata dia. (rzr/wis)