Kuasa Hukum KPU Merasa Diuntungkan Kesaksian Kubu Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa diuntungkan oleh kesaksian para saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa hukum KPU Ali Nurdin mencontohkan kesaksian saksi ketiga, Hermansyah, yang menyatakan cara input Situng oleh KPU benar.

"Dia datang ke KPUD Bogor, lihat inputnya, dia bilang inputnya benar. Mana yang curang? Kecuali dia datang ke KPU, 02 (dapat) 100 ditulis 10, itu curang, ini kan enggak. Jadi semua saksi pemohon menguntungkan KPU," kata Ali di sela-sela sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).

Lihat juga: BW Tak Tahu Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Prabowo di MK

Ali juga menyinggung terkait kesaksian saksi kedua, Idham Amiruddin. Ali menyebut KPU tak perlu menanggapi karena Idham berbicara berdasarkan DPT yang diberikan Gerindra. Data itu berbeda dengan DPT yang ditetapkan KPU.

Ali menyampaikan seharusnya Prabowo-Sandi menghadirkan saksi-saksi saat rekapitulasi di tingkat daerah. Sebab MK adalah tempat menyoal selisih hasil pemilu.

"Ada enggak saksi pemohon di tingkat provinsi yang menunjukkan, 'Oh KPU salah rekapitulasi.' Ada saksi di kabupaten? Enggak ada," tuturnya.

Dalam sidang Kamis (19/6) memberi kesempatan bagi Prabowo-Sandi untuk menghadirkan saksi. Paslon 02 berencana menghadirkan lima belas saksi fakta dan dua saksi ahli. Namun salah satu saksi fakta, Haris Azhar, mengundurkan diri.

Sementara, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menilai keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan tim Prabowo-Sandi belum ada yang berkualitas.

Sejauh ini, ada tiga saksi yang sudah bicara dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah Agus Maksum, Hermansyah, dan Idham.

"Dalam pandangan KPU keterangan ahli dan saksi yang digunakan sampai dengan 3 ini belum ada yang punya kualitas untuk memperkuat argumentasi dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon," kata Hasyim.

Lihat juga: Saksi Prabowo Sebut Situng KPU Rentan Disusupi 'Intruder'

Hasyim menjelaskan bahwa saksi seharusnya memberikan keterangan untuk memperkuat dalil yang dimohonkan. Dia seolah sepakat dengan pernyataan Majelis Hakim yang menganggap BPN Agus Maksum memberikan kesaksian berupa asumsi.

"Yang diminta fakta sebagaimana yang disaksikan dilihat dan didengarkan sendiri. Bukan teori, bukan analisis dan bukan asumsi," kata Hasyim, "bukan kemudian saksi yang dihadirkan oleh pemohon akan menguntungkan KPU atau tidak bukan begitu cara melihat nya. Apakah memperkuat argumentasi permohonan atau tidak."

Ada tiga saksi dari BPN Prabowo-Sandi yang telah memberikan keterangan di sidang Sengketa Pilpres 2019. Mereka adalah Agus Maksum, Hermansyah dan Idham.

Agus Maksum dan Idham bicara soal kejanggalan daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU. Hermansyah memberikan keterangan soal kejanggalan sistem informasi perhitungan (Situng).
[Gambas:Video CNN] (bmw/dhf)