Jokowi: Tak Ada Lagi 01-02, yang Ada Persatuan Indonesia

CNN Indonesia

Kamis, 27 Jun 2019 21:45 WIB

Jokowi: Tak Ada Lagi 01-02, yang Ada Persatuan Indonesia — Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.(CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyambut keputusan atas sidang sengketa Pilpres 2019 yang telah dibacakan di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Jokowi mengajak semua pihak kembali bekerja bersama membangun Indonesia.

"Tidak ada lagi 01 dan 02. Yang ada adalah persatuan Indonesia," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/6) malam.

Lihat juga:

MK Tolak Klaim Kemenangan 52 Persen Prabowo-Sandi

Jokowi dalam kesempatan itu juga mengajak semua pihak untuk menerima hasil putusan MK. Kata dia keputusan MK bersifat final. "Dan kita harus hormati dan melaksanakan bersama-sama," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan MK, kata dia, merupakan peneguhan suara dan kehendak rakyat.

"Rakyat sudah memutuskan dan telah diteguhkan lewat jalur konstitusi dalam jalan bangsa yang beradab dan berbudaya," ujar Jokowi.

Lihat juga:

Prabowo Hormati Putusan MK soal Gugatan Pilpres 2019

Dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019 yang dibacakan hari ini sejak pukul 12.30- 21.16 WIB, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang dilayangkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

"Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian putusan mahkamah yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6) malam.

Permohonan Sidang sengketa Pilpres yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandi diregister MK dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Kubu Prabowo-Sandi yang menuding telah ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan pemilu. Dalam sidang sengketa Pilpres ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pihak termohon, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf menjadi pihak terkait, dan Bawaslu RI hanya menjadi pihak pemberi keterangan.