Abdullah Hehamahua Adukan Persoalan Pemilu ke Komnas HAM
CNN Indonesia
Jumat, 28 Jun 2019 08:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua akan mengadukan sejumlah persoalan terkait Pemilu ke Komnas HAM, mulai peristiwa meninggalnya sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sepanjang Pemilu 2019 dan dugaan penganiayaan dalam kerusuhan 21-22 Mei.
Abdullah akan mengutus dua orang perwakilan untuk mengadukan hal itu ke Komnas HAM, karena dia sedang berada di luar kota.
"Jadi, bada Jumat. Ustaz Asep Syarifudin dan Bernard Abdul Jabbar," ujar Abdullah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/6).
Asep Syarifudin merupakan Wakil Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212. Sementara Bernard Abdul Jabbar bertindak sebagai sekretaris PA 212. Di samping keduanya, Abdullah menegaskan pelaporan akan didampingi kuasa hukum atas nama Ahmad Yani. Abdullah mengakui saat ini tengah berada perjalanan menuju Palembang, Sumatra Selatan untuk keperluan pengujian mahasiswa di salah satu kampus.
Dalam aduannya tersebut, Abdullah meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen atas sejumlah kasus yang ia laporkan. Abdullah berharap Komnas HAM menindaklanjuti pelaporan tersebut.
Sementara itu, Komnas HAM memastikan akan menerima pengaduan utusan Abdullah Hehamahua siang nanti.
"Kalau datang ya kami terima. Siapapun kan boleh datang ke Komnas HAM. kan rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya," kata Komisioner Komnas HAM, Amiruddin saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, dalam aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6), Abdullah mengeluarkan tiga pernyataan sikap.
Pertama, Abdullah mengajak para peserta aksi untuk bersama-sama menuju kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selesai salat jumat.
Abdullah mengajak ke Komnas HAM dengan tujuan untuk melaporkan kasus ratusan petugas KPPS yang meninggal saat gelaran Pemilu 2019 lalu. Tak hanya itu, Abdullah berencana akan melaporkan ke Komnas HAM terkait kasus 9 korban meninggal dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.
Setelah itu, Abdullah berencana akan bertemu dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Tujuannya agar DPR bisa mengusut tuntas KPU dan Bawaslu terkait kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres.
"Ini bukan demo, agar DPR memanggil apakah KPU, atau Bawaslu atas fenomena kecurangan yang ada selama pilpres agar DPR melaksanakan tugas itu," kata dia.
Kedua, Abdullah berencana melaporkan KPU ke Peradilan Internasional agar melakukan investigasi sistem IT KPU yang dinilai tak transparan dan diduga melakukan kecurangan.
Terakhir, Abdullah mengajak para peserta aksi melakukan konsolidasi agar mampu mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri di tahun 2024. Bahkan, ia mengusulkan agar para peserta aksi mampu membentuk parpol sendiri guna menyongsong Pemilu 2024 mendatang.
(ain/ugo)
Abdullah akan mengutus dua orang perwakilan untuk mengadukan hal itu ke Komnas HAM, karena dia sedang berada di luar kota.
"Jadi, bada Jumat. Ustaz Asep Syarifudin dan Bernard Abdul Jabbar," ujar Abdullah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aduannya tersebut, Abdullah meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen atas sejumlah kasus yang ia laporkan. Abdullah berharap Komnas HAM menindaklanjuti pelaporan tersebut.
"Kalau datang ya kami terima. Siapapun kan boleh datang ke Komnas HAM. kan rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya," kata Komisioner Komnas HAM, Amiruddin saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, dalam aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6), Abdullah mengeluarkan tiga pernyataan sikap.
Pertama, Abdullah mengajak para peserta aksi untuk bersama-sama menuju kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selesai salat jumat.
Abdullah mengajak ke Komnas HAM dengan tujuan untuk melaporkan kasus ratusan petugas KPPS yang meninggal saat gelaran Pemilu 2019 lalu. Tak hanya itu, Abdullah berencana akan melaporkan ke Komnas HAM terkait kasus 9 korban meninggal dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.
"Ini bukan demo, agar DPR memanggil apakah KPU, atau Bawaslu atas fenomena kecurangan yang ada selama pilpres agar DPR melaksanakan tugas itu," kata dia.
Kedua, Abdullah berencana melaporkan KPU ke Peradilan Internasional agar melakukan investigasi sistem IT KPU yang dinilai tak transparan dan diduga melakukan kecurangan.
Terakhir, Abdullah mengajak para peserta aksi melakukan konsolidasi agar mampu mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri di tahun 2024. Bahkan, ia mengusulkan agar para peserta aksi mampu membentuk parpol sendiri guna menyongsong Pemilu 2024 mendatang.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK