Koalisi Gemuk Jokowi di Senayan Rentan Jadi Batu Sandungan

Jakarta, CNN Indonesia -- Posisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin diprediksi akan semakin menguat di parlemen karena partai pendukungnya meraih kursi mayoritas. Selain itu, ada peluang bertambah dari oposisi pindah haluan. Namun, koalisi gemuk dinilai tak akan efektif karena rentan beda haluan.

Pada Pilpres 2014, hanya sekitar 40 persen partai pengusung Jokowi yang memenuhi kursi parlemen. Namun jumlah ini meningkat hingga 60 persen setelah Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan yang semula oposisi bergabung dengan koalisi Jokowi. Jumlah ini tak berbeda jauh dari hasil yang diperoleh pada Pileg 2019.

Lihat juga: Wacana Gerindra Gabung Koalisi Jokowi Dinilai Tak Efektif

Total perolehan suara PDI Perjuangan, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan PPP yang memenuhi ambang batas parlemen mencapai lebih dari 50 persen.

Sementara koalisi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menjadi lawannya di pilpres, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan Partai Keadilan Sejahtera hanya mampu meraup kurang dari 40 persen suara Pileg 2019. Belakangan koalisi ini bubar usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Sandi terkait sengketa pilpres.

Wacana oposisi untuk merapat ke koalisi Jokowi pun menguat. Gerindra, Demokrat, dan PAN dinilai berpeluang besar gabung dengan koalisi petahana tersebut. Ketiga partai itu beberapa kali memberi sinyal peluang untuk bergabung. Sementara PKS tetap berkukuh menjadi oposisi.

Pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut akan memiliki parpol koalisi yang gemuk di parlemen. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan, bertambahnya partai baru ke koalisi Jokowi akan memudahkan kerja pemerintah selama lima tahun mendatang, khususnya dalam memuluskan kebijakan dan pembuatan undang-undang di DPR. Jika tidak, posisi partai-partai itu bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi.

"Kalau memang Jokowi ingin merangkul yang baru tentu harapannya lima tahun ke depan akan dukung kebijakan Jokowi di parlemen, sehingga memudahkan kerja pemerintah," ujar Cecep saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (3/7).

Kendati demikian, Cecep menilai komposisi partai koalisi Jokowi yang terlalu 'gemuk' tak akan menjamin pemerintahan berjalan efektif. Sama halnya jika jumlah oposisi sedikit, maka proses check and balances dalam pemerintahan akan terganggu.

Lihat juga: Rekonsiliasi Politik dan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi

"Di sini perlu kontrol masyarakat sipil agar lebih efektif mengawasi jalannya pemerintah ke depan, karena jika oposisi minor akan pengaruh juga ke kebijakan di parlemen," katanya.

Pada dasarnya, lanjut Cecep, dalam sistem presidensial tak mengenal istilah oposisi. Namun dalam praktiknya, partai pengusung yang tak terpilih tetap harus berada di luar pemerintahan agar menjadi penyeimbang.

"Di sistem presidensial kan seharusnya tidak ada oposisi, cuma ini saja presidensial rasa parlementer," ucapnya.

Partai Golkar disebut sebagai salah satu parpol yang kerap berseberangan dengan pemerintah meski masuk dalam partai koalisi pendukung SBY. (Safir Makki)

Sementara itu pengamat politik Universitas Padjajaran Firman Manan mengatakan, koalisi partai yang terlalu gemuk tak menjamin pemerintah berjalan lebih efektif. Menurutnya, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh koalisi Jokowi maupun oposisi yang ingin bergabung.

"Tentu semakin banyak partai yang gabung harus dipikirkan masing-masing partai dapat jatah berapa. Ini tidak bisa dipungkiri. Makanya di koalisi Jokowi ada semacam resistensi karena khawatir mengurangi jatah kalau ada partai baru yang masuk," katanya.

Selain itu, pengelolaan koordinasi dan komunikasi di antara partai koalisi juga diyakini akan lebih rumit. Berkaca dari masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu hampir semua partai bergabung dengan koalisi presiden RI keenam itu, kecuali PDIP. Alih-alih efektif, hal itu justru membuat SBY kewalahan mengurusi koalisi partainya sendiri.

Lihat juga: Potret DPR Kelak: Wajah Baru Menyegarkan Meski Tak Menentukan

"Pada kebijakan tertentu justru partai-partai koalisi itu beda pandangan. Ini yang tidak efektif, pengelolaan koordinasinya menjadi lebih rumit," tutur Firman.

Sama halnya jika oposisi terlalu sedikit, fungsi kontrol terhadap pemerintah dinilai akan semakin melemah. Hal ini, kata dia, akan diperparah apabila koalisi pemerintah mampu terbangun dengan solid.

"Misalnya cuma PKS yang oposisi, dia akan kesulitan mengontrol karena suaranya menjadi sangat minoritas. Problemnya akan bertambah kalau koalisi besar ini sangat solid. Meskipun selama ini tidak ada jaminan koalisi besar ini pasti solid," terangnya.

Prabowo Subianto dan Jokowi disebut memiliki kedekatan sejak lama. (REUTERS/Darren Whiteside)

Firman menuturkan, banyak pertimbangan dari koalisi Jokowi maupun oposisi jika bergabung dalam pemerintahan. Salah satunya, memilih partai yang memiliki suara paling signifikan di parlemen.

Menurut Firman, di antara keempat partai, Gerindra memiliki kans paling besar karena partai berlambang burung garuda itu ada di posisi kedua setelah PDIP dalam pileg kemarin.

"Tentu yang pertama Gerindra, kemudian baru Demokrat, PAN, dan PKS yang relatif perolehannya tujuh sampai delapan persen. Jadi signifikan kalau dia (Gerindra) masuk," ucapnya.

Pertimbangan lain, lanjut Firman, adalah soal ideologi dan kedekatan elite masing-masing partai. PDIP sebagai pemimpin partai koalisi dinilai akan lebih mudah merapat pada partai nasionalis seperti Gerindra dan Demokrat.

Lihat juga: Ganjalan di Balik Rencana Pertemuan Jokowi-Prabowo

Selain itu, katanya ada faktor kedekatan sosok Prabowo dengan Jokowi maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak lama.

"Terlepas dari head to head pilpres kemarin, Prabowo ini dekat dengan Jokowi dan Megawati. Peluangnya ada di situ. Tapi yang harus dilihat kan basis massa, ada resistansi atau tidak," ujar Firman.

Sementara apabila Gerindra tetap memilih sebagai oposisi, peluang Demokrat dan PAN dinilai akan lebih terbuka untuk bergabung dengan koalisi.

"Hanya saja saya tidak membayangkan semua masuk. Ini akan jadi problem karena bisa mencapai 90 persen. Secara sistem demokrasi, ada potensi jadi masalah karena oposisi lemah," tuturnya.

[Gambas:Video CNN] (psp/arh)