Politikus Golkar Sebut Kader Parpol Berhak Jadi Anggota BPK
CNN Indonesia
Kamis, 04 Jul 2019 20:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Golkar Muhammad Misbakhun mengatakan tidak ada aturan yang melarang seseorang yang berasal dari partai politik untuk mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menyatakan persyaratan calon anggota itu tercantum dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
"Di situ hanya disyaratkan [calon anggota BPK] WNI dan tinggal di Indonesia. Terus enggak ada persyaratan enggak boleh dari parpol," kata Misbakhun saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (4/7).
Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR itu menyatakan seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendaftar sebagai calon anggota BPK.
Ia menyatakan peraturan itu membuka peluang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat yang ingin berkontribusi sebagai anggota BPK tanpa memandang latar belakangnya
"Parpol kan juga rakyat Indonesia. Enggak ada itu syaratnya dari parpol dilarang. Enggak ada. Ya kita harus membuka kesempatan sebesar besarnya," kata dia
Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan latar belakang para kandidat calon anggota BPK yang berasal dari parpol.
Sebab, kata dia, DPR menjamin akan bersikap profesional dalam memilih para anggota BPK periode 2019-2024 mendatang.
Ia lantas berkaca pada kinerja sembilan anggota BPK periode 2014-2019. Menurutnya, pimpinan BPK itu memiliki kinerja sangat baik dalam mengaudit segala lini keuangan negara di tiap lembaga negara
"Lihat kualitas auditnya meningkat, auditornya mengalami improvement. Saya baca secara detail auditnya BPK, dan sangat bagus. Secara reguler, secara semester, mereka melaporkan kepada DPR dan menunjukkan kualitas yang luar biasa," kata dia.
Sejumlah nama politikus mendaftar calon anggota BPK. Di antaranya Wakil Ketua Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, politikus PPP Akhmad Muqowam, politikus Partai Gerindra Pius Lustrilanang, dan politikus PAN Tjatur Sapto Edy.
Sementara dua anggota BPK yang berasal dari partai politik juga kembali mendaftar yakni eks politikus Golkar Harry Azhar Azis dan eks politikus Demokrat Achsanul Qosasi.
[Gambas:Video CNN] (rzr/ugo)
Ia menyatakan persyaratan calon anggota itu tercantum dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
"Di situ hanya disyaratkan [calon anggota BPK] WNI dan tinggal di Indonesia. Terus enggak ada persyaratan enggak boleh dari parpol," kata Misbakhun saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (4/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Parpol kan juga rakyat Indonesia. Enggak ada itu syaratnya dari parpol dilarang. Enggak ada. Ya kita harus membuka kesempatan sebesar besarnya," kata dia
Sebab, kata dia, DPR menjamin akan bersikap profesional dalam memilih para anggota BPK periode 2019-2024 mendatang.
"Lihat kualitas auditnya meningkat, auditornya mengalami improvement. Saya baca secara detail auditnya BPK, dan sangat bagus. Secara reguler, secara semester, mereka melaporkan kepada DPR dan menunjukkan kualitas yang luar biasa," kata dia.
Sejumlah nama politikus mendaftar calon anggota BPK. Di antaranya Wakil Ketua Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, politikus PPP Akhmad Muqowam, politikus Partai Gerindra Pius Lustrilanang, dan politikus PAN Tjatur Sapto Edy.
Sementara dua anggota BPK yang berasal dari partai politik juga kembali mendaftar yakni eks politikus Golkar Harry Azhar Azis dan eks politikus Demokrat Achsanul Qosasi.
[Gambas:Video CNN] (rzr/ugo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK