Tak Diakui Berkarya, Pengacara Cabut Gugatan Lawan Gerindra

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum Partai Berkarya dalam sengketa Pemilu Legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Nimran Abdurrahman mencabut permohonannya karena tak diakui oleh partai pimpinan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu.

Sebelumnya, Partai Berkarya, melalui Nimran, menggugat hasil Pileg 2019 ke MK. Mereka mengklaim kehilangan 2,79 juta suara karena suara itu berpindah ke Gerindra.

Lihat juga: Berkarya Bantah Gugat 2,7 Juta Suara Disedot Gerindra

Dalam gugatan yang teregistrasi di situs resmi MK, Berkarya mengklaim memperoleh suara sebesar 5.719.495.

Sementara berdasarkan penetapan KPU, partai yang dipimpin Tommy Soeharto itu hanya meraup 2.929.425 suara. Gugatan itu pun sempat menimbulkan polemik.
Pada sidang hari ini, Selasa (9/7), Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sempat mempertanyakan keberadaan perwakilan dari Berkarya dalam sidang.

Awalnya Ketua Panel Hakim I Anwar Usman mengecek satu per satu permohonan yang masuk. Namun saat tiba di bagian Partai Berkarya tak ada yang hadir.

Ketua MK Anwar Usman. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Dari Partai Berkarya tidak ada?" tanya Anwar.

Suasana sidang pun hening karena tak ada yang menjawab.

"Oke tidak ada ya," ucap Anwar dan melanjutkan memeriksa permohonan lain.

Dihubungi terpisah, Nimran menyatakan akan mencabut gugatan yang diajukan. Alasannya karena keberadaan Nirman dan timnya sebagai pengacara tidak diakui. Selain itu tudingan 2,79 juta suara yang berpindah ke Gerindra juga disebut ilegal.

Lihat juga: MK Tetap Sidangkan Sengketa Suara Berkarya vs Gerindra

"Jadi kami tarik karena mempertimbangkan integritas sebagai seorang lawyer," ucap Nimran saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Ia mengaku tak hadir di persidangan lantaran masih mempersiapkan surat pernyataan penarikan permohonan. Nimran pun mengaku telah berkoordinasi dengan kliennya terkait pencabutan tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan klien kami dan kami menarik permohonan. Saya sedang siapkan suratnya," katanya.

Politikus Partai Berkarya Titiek Soeharto mendukung pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan mantan suaminya, di Pilpres 2019 meski gagal. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Nimran mengatakan telah menghubungi bagian registrasi MK melalui telepon untuk menyampaikan penarikan permohonan tersebut. Ia sengaja menghubungi terlebih dulu agar hakim tak membacakan permohonan itu di persidangan.

"Sebelum sidang tadi saya sudah hubungi bagian registrasi. Secara lisan kami sampaikan agar panitera yang bertugas mengetahui lebih dulu," terangnya.

Rencananya, ia akan menyampaikan surat penarikan permohonan secara tertulis ke MK hari ini.

Lihat juga: Koalisi Prabowo-Sandi Resmi Dibubarkan

Juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan pemohon harusnya tetap hadir di persidangan meski mencabut gugatan.

"Kan sudah diregistrasi, apalagi sudah masuk persidangan, harus disampaikan id sidang. Nanti ada penetapan mengabulkan permohonan untuk menarik kembali permohonan," ujar Fajar di gedung MK, Jakarta.

Nantinya, majelis hakim akan menetapkan pencabutan gugatan dalam pembacaan putusan. Jika tidak, menurut Fajar, pemohon dapat dianggap tak serius mengikuti proses sidang sengketa pileg di MK.

Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyebut gugatan yang diajukan Nimran ke MK ilegal. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

"Bisa saja pemohon dianggap tidak serius karena sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir," katanya.

Diketahui, Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang membantah pihaknya mengajukan gugatan tersebut dan memberi kuasa kepada Nimran Abdurrahman. Ia juga meminta maaf kepada Partai Gerindra atas permohonan itu.

"Terkait klaim saudara Nimran Abdurrahman dkk. perihal suara Partai Geindra 2,7 juta suara adalah hak Partai Berkarya maka kami nyatakan itu hoaks dan tidak berdasar. Kami minta maaf kepada Partai Gerindra atas ketidaknyamanan tindakan gugatan tersebut dan pemberitaan yang beredar," ucap Andi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7).

Lihat juga: Romantika Orba Ala Berkarya dan Perlawanan Kaum Kota

Saat dihubungi pada Rabu (3/7), Nimran membantah bahwa surat kuasa itu palsu. Ia mengaku gugatan itu dilayangkan atas dasar surat kuasa yang langsung didapat dari orang kepercayaan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

"Tidak [mendapat surat kuasa] langsung dari prinsipal, tapi dari orang kepercayaan prinsipal," akunya, tanpa mengungkap identitas pihak tersebut.

"Saya bersama tim menerima kuasa. Berdasarkan itu kami siapkan materi permohonan. Kami enggak mungkin meragukan yang tanda tangan di surat kuasa," dia menambahkan.

[Gambas:Video CNN] (psp/arh)