Nasional Hukum & Kriminal

Menteri Era Mega Diperiksa Demi Perkuat Bukti Korupsi Sjamsul

CNN Indonesia
Kamis, 11 Jul 2019 02:41 WIB
Menteri Era Mega Diperiksa Demi Perkuat Bukti Korupsi Sjamsul
Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. (CNn Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemeriksaan terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi, adalah untuk memperkuat bukti keterlibatan tersangka Sjamsul Nursalim dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Untuk saksi Laksamana Sukardi, penyidik mendalami apa yang ia ketahui dalam posisi di KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) terkait dengan proses menuju penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/7).

Lihat juga:
Kasus BLBI, KPK Periksa Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi
Selain Laksamana Sukardi, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya yakni, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn Muhammad Surta Yusuf, mantan Deputi Kepala BPPN Farid Harianto, serta seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Edwin H Abdulah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari sana, tim penyidik komisi antirasuah menggali soal proses pemenuhan kewajiban Sjamsul Nursalim (SJN) terhadap para saksi tersebut. Hal itu, untuk memperkuat bukti-bukti keterlibatan Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim (ITN), di kasus ini.

"Pemeriksaan saksi-saksi ini untuk terus memperkuat bukti dugaan korupsi yang dilakukan SJN dan ITN yang menjadi tersangka dalam kasus ini," jelas Febri.

Lihat juga:
Diperiksa soal BLBI, Eks Menko Ekonomi Era Mega Pelit Bicara
Komisi antirasuah, lanjutnya, juga mendalami soal rangkaian proses pengambil alihan pengelolaan BDNI dan tanggung jawab Sjamsul Nursalim dalam pemeriksaan terhadap Glenn.

‎"‎Untuk saksi Glen M. Yusuf, mantan Ketua BPPN didalami rangkaian proses-proses mulai dari pengambil alihan pengelolaan BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) dan tanggung jawab Sjamsul Nursalim dalam penyelesaian kewajibannya, permintaan agar Sjamsul Nursalim menambah aset untuk mengganti kerugian karena adanya misrepresentasi atas kredit petambak saat itu termasuk adanya penolakan dari Sjamsul Nursalim dan Informasi lain yang relevan," ungkap Febri.

Dalam perkara ini, Sjamsul Nursalim dan isterinya Itjih Nursalim dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sjamsul diduga menjadi pihak yang diperkaya Rp4,58 Triliun.

Lihat juga:
MAKI Ajukan Gugatan Intervensi Lawan Sjamsul Nursalim
KPK sendiri telah memanggil keduanya untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jum'at (28/6) lalu. Namun, keduanya mangkir. Kabag Pemberitaan Yuyuk Andriani menyebutkan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait ketidakhadiran Sjamsul dalam agenda pemeriksaan tersebut.

"Belum diperoleh informasi alasan ketidakhadiran keduanya," ujar Yuyuk saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).

 (sah/arh)