Musim Kemarau, Jokowi Sorot Modifikasi Cuaca dan Suplai Air

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta suplai air bersih dan untuk pertanian tetap terjaga mengantisipasi kekeringan di musim kemarau yang sudah melanda sejumlah daerah.

Jokowi ingin jajarannya memantau langsung dampak kekeringan yang sudah dirasakan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau pada tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun lalu. Puncak musim kemarau terjadi pada Agustus-September 2019.

"Saya juga minta suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi dampak kekeringan, Jakarta. Senin (15/7).

Lihat juga: Lima Provinsi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Jokowi menyatakan BMKG melaporkan sudah beberapa daerah mengalami 21 hari tanpa hujan yang berstatus waspada, 31 hari tanpa hujan yang berstatus siaga dan 61 hari tidak hujan yang berstatus awas.

Daerah-daerah yang sudah mengalami musim kemarau berkepanjangan itu antara lain berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Lihat juga: Musim Kemarau, Warga Kamal Muara Menjerit Biaya Air Bersih

Lebih lanjut, Jokowi memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memantau dan mengendalikan potensi titik panas yang bisa muncul di beberapa daerah. Ia ingin kebakaran hutan dan lahan gambut bisa diantisipasi.

"Kami harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," tuturnya.

Selain ancaman kekeringan, pada musim kemarau ini pemerintah pun mewaspadai Karhutla. Bahkan, pada 9 Juli lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo menyatakan telah ada lima provinsi yang menetapkan status siaga darurat karhutla.

Lima provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Lihat juga: Kemarau, Warga Bekasi Andalkan Sisa Air di Sungai Mengering

[Gambas:Video CNN] (fra/kid)