Tjahjo Nilai Wali Kota Tangerang Tak Etis soal Menkumham

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai sikap Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah tak etis karena mengancam memutus fasilitas publik buntut perseteruan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Bukan karena saya sesama menteri ya. Tapi (sikap itu) kurang etis, kurang elok kalau seorang kepala daerah melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu," ujar Tjahjo saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).

Lihat juga: Kemenkumham Polisikan Wali Kota Tangerang soal Konflik Lahan

Tjahjo menyayangkan tindakan Arief yang mengancam memutus semua fasilitas publik di area kantor Kemenhumkam di Tangerang.

Arief sebelumnya disebut akan menghentian layanan publik seperti layanan pembuangan sampah, lampu penerangan jalan hingga pembersihan saluran air.

Namun Tjahjo juga menyindir soal penghentian layanan air dan listrik.

"Kalau ada miss komunikasi, kenapa harus airnya dimatikan? Kenapa harus listriknya dimatikan? Kan kurang elok," katanya.

Lihat juga: Walkot Tangerang Duga Yasonna Dapat Informasi Kurang Valid

Tjahjo, yang juga politikus PDIP itu mengaku telah meminta Gubernur Banten agar segera memanggil Arief untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, Arief tak boleh semena-mena dengan mengancam memutus fasilitas publik.

"Kami serahkan ke Pak Gubernur sebagai atasan langsung agar memanggil wali kota Tangerang. Orang boleh miss komunikasi sama saya tapi jangan langsung kantor saya yang mentang-mentang di wilayahnya diputus listriknya, diputus airnya. Ini kan layanan publik," tuturnya.

Arief sendiri enggan menanggapi banyak pernyataan Tjahjo itu dan menganggapnya sebagai masukan.

"Masukan Pak Mendagri menjadi masukan buat saya," kata Arief kepada CNNIndonesia.com.

Ia berjanji akan menjadikan masukan ini sebagai bahan evaluasi.

Namun Arief menegaskan dirinya tak memutus aliran listik dan air di fasilitas milik Kemenkumham di Tangerang.

"Saya enggak memutus air dan listrik," ujarnya.

Kemenkumham sebelumnya melaporkan Arief ke Polres Kota Tangerang terkait konflik lahan dan penghentian layanan di sejumlah fasilitas milik Kemenkumham di Tangerang.

Lihat juga: Menkumham Klaim Wali Kota Tangerang Minta Bertemu Bahas Lahan

Arief mengancam menghentikan layanan perbaikan drainase, penerangan jalan, dan pengangkutan sampah lantaran Yasonna menyindir pihaknya menghambat perizinan pembangunan di lahan Kemenkumham.

Dia juga mewacanakan akan menjadikan lahan Kemenkumham tersebut sebagai lahan pertanian. Arief pun menganggap ada yang tidak beres dengan izin lahan tersebut.

(psp/arh)