Damai dengan Menkumham, Walkot Tangerang Jamin Layanan Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah menjamin pelayanan publik dari pihaknya untuk aset-aset Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Tangerang kembali seperti biasa.

Keputusan itu diambil setelah Kemendagri menggelar mediasi antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham, Kamis (18/7).

"Kalau PJU (penerangan jalan umum) semalam sudah kita nyalakan. Semalam dapat arahan dari Kemendagri untuk dinyalakan, semua sudah seperti biasa. Dan Alhamdulillah dengan pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan," kata Arief saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

Arief menerangkan sebenarnya Pemkot Tangerang tak berniat menghalang-halangi Kemenkumham dalam membangun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi.

Lihat juga: Kemendagri: Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang Sepakat Damai

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan Kemenkumham itu terhambat, karena lokasi tersebut masuk ke dalam ruang terbuka hijau (RTH) rencana penataan Kota Tangerang. Arief mengatakan hal itu akan diputuskan Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Menunggu tiga hari ini. Arahan sudah dibahas Pak Gubernur, karena Pak Gubernur punya tanggung jawab untuk me-review tata ruang yang ada di Tangerang," ujar Arief.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah berseteru karena urusan sengketa tanah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi.

Yasonna menyindir Pemkot Tangerang mempersulit pembangunan bangunan itu. Arief pun mengancam menghentikan layanan perbaikan drainase, penerangan jalan, dan pengangkutan sampah usai pernyataan itu.

Kemenkumham lalu melaporkan Arief ke Polres Kota Tangerang. Tak lama berselang, Pemkot Tangerang melaporkan balik Kemenkumham ke kepolisian.

Lihat juga: Menkumham Tak Hadir Mediasi Sengketa Tanah Tangerang

(dhf/kid)