Gerindra Sebut Dukungan Prabowo untuk Jokowi Bersyarat

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Gerindra, Miftah Sabri menyebut dukungan Prabowo Subianto kepada Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo bukan berarti tanpa syarat. Menurut Miftah, Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu mendukung Jokowi dalam pemerintahan tentu berlandaskan syarat.

Miftah menjelaskan, jika diminta oleh Jokowi untuk membantunya dalam pemerintahan, Prabowo tak akan serta merta mengiyakan tawaran itu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Jokowi agar Prabowo setuju membantunya selama lima tahun ke depan.

"Soal dukungan pada Presiden terpilih yang dimaksudkan Pak Prabowo adalah dengan syarat. Jika diminta oleh Presiden Jokowi, dan itu tentu tidak serta merta juga langsung yes. Harus dilihat dulu platformnya sesuai tidak," kata Miftah melalui pesan singkat saat dihubungi, Jumat (26/7).

Syarat-syarat itu meliputi kemandirian pangan, kemandirian energi, kedaulatan pertahanan negara, serta beberapa hal mencakup kepentingan negara dan bangsa.

Lihat juga: Koalisi Plus-plus, Gerindra Nilai Pernyataan Moeldoko Negatif

Namun, menurut Miftah meski syarat-syarat itu telah dipenuhi oleh Jokowi, Prabowo juga tak serta-merta akan melenggang masuk untuk mendukung pemerintahan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tentu bergabungnya Prabowo juga harus disetujui oleh koalisi yang mendukung Jokowi di Pilpres sebelumnya.

Yang jelas kata dia, Gerindra sama sekali tak dalam posisi mengemis-ngemis meminta jatah, atau bahkan tiba-tiba datang dan menggangu 'rumah tangga' koalisi pendukung Jokowi di Pilpres.

"Gerindra tidak dalam posisi mengemis-ngemis dan tidak mau mengganggu rumah tangga koalisi pendukung pilpres Pak Jokowi," kata dia.

Untuk saat ini posisi Gerindra dan Prabowo sudah jelas, yakni mencari titik temu dalam berpolitik di Indonesia demi menjaga keseimbangan. Namun Gerindra dan Prabowo tetap kritis pada kebijakan presiden terpilih.

"Karena memahami tantangan yang dihadapi bangsa dalam periode lima tahun ke depan tidak mudah. Perang dagang, revolusi 4.0, tekanan ekonomi global dan sebagainya. Bersatu saja kita belum tentu kuat, apalagi jika harus bercerai berai," katanya.

Lihat juga: PPP: Koalisi Jokowi Tetap Ada Meski TKN Dibubarkan

Yang jelas kata Miftah, meski harus gotong royong menjaga persatuan bangsa, tapi tetap saja prinsip di Indonesia dalam berpolitik bukan prinsip winner takes all. Maka harus ada pihak yang selalu mengingatkan pemenang atas kebijakan-kebijakan yang ditengarai salah langkah.

"Di Indonesia prinsip winner takes All bukan prinsip negara kita. Prinsip negara kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat lebih cocok untuk kita. Dalam kerangka dukungan itulah yang dimaksud oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto," katanya.

[Gambas:Video CNN] (tst/osc)