Polri Klaim Tiga Perwira Capim KPK Tak Punya Jejak Negatif

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian RI menyatakan tiga perwira tinggi Polri yang lolos tes uji kompetensi calon pimpinan KPK punya rekam jejak yang baik. Pernyataan itu untuk menangkis Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai rekam jejak tiga perwira tinggi itu negatif.

Ketiga figur yang dipersoalkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda Sumsel) Irjen Firli, dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Waka BSSN) Irjen Dharma Pongrekun. Saat ini ketiganya tengah menjalani tes psikologi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan ketiga perwira tersebut orang-orang terbaik Polri yang tak punya rekam jejak negatif.

"Kalau secara data tersebut, saya belum dengar, ya. Yang jelas para perwira tinggi tersebut adalah perwira tinggi terbaik," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/7).

Lihat juga: Aktivis Soroti Tiga Pati Polri Lolos Seleksi Capim KPK

Dedi mengatakan tes seleksi capim KPK melalui 11 tahapan yang ketat. Pansel KPK disebut Dedi juga bekerja secara transparan.

"Tahapan seleksi itu adalah tahapan yang sangat ketat, ada 11 item tahapan seleksi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan pansel KPK," tuturnya.

Selain itu, kata Dedi, untuk menjadi pimpinan KPK para peserta juga akan melalui uji publik. Dalam ujian itu masyarakat dapat secara terbuka memberikan masukan sesuai fakta dan data.

Uji publik juga akan berkaitan dengan rekam jejak para figur capim KPK. Dedi mempersilakan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan tiga perwira tinggi itu jika memiliki data yang akurat tentang pernyataannya.

"Yang jelas jangan menyebarkan fitnah dan berita bohong yang mendiskreditkan," tutur Dedi.

Lihat juga: Istana Bantah Tertutup soal Keppres Pansel KPK

"Kalau ternyata yang disampaikan itu tidak terbukti, yang bersangkutan punya hak konstitusional untuk melaporkan pihak yang merugikan, ya, monggo. Itu hak konstitusional setiap orang," imbuhnya.

Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya membeberkan sejumlah rekam jejak tiga perwira tinggi Polri itu. Wakabareskrim Irjen Antam, misalnya, disebut sosok yang diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap eks Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Kurnia Ramadhana mengatakan Antam saat itu diduga meminta Endang bersaksi agar meringankan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK pada 2015 silam.

Selanjutnya, Kapolda Sumsel Irjen Firli diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah yang sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus dugaan korupsi. Yaitu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi.

Lihat juga: Hasil Psikotes Capim KPK Diumumkan 5 Agustus

Firli diduga bertemu TGB saat dirinya masih menjabat sebagai  Deputi Penindakan KPK. Kurnia berkata dugaan tindakan yang dilakukan Firli ini melanggar poin integritas angka 2 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013.

Dalam aturan itu disebut bahwa pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang diketahui oleh penasihat atau pegawai terkait perkara sedang ditangani oleh KPK, kecuali dalam melaksanakan tugas.

Sedangkan, Irjen Dharma adalah sosok yang disebut sempat menandatangani surat pemanggilan untuk penyidik senior KPK, Novel Baswedan, terkait dugaan penganiayaan berat hingga tewas terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 silam.

Dharma, kata Kurnia, juga sempat diisukan melakukan pelanggaran prosedur saat mengeluarkan salah seorang tahanan ketika menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

[Gambas:Video CNN] (gst/wis)