"Persyaratannya, kan, ada tuh dalam peraturan tentang keormasan harus apa, harus apa. Penuhi aja itu," kata Amali di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (1/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya saya bilang kalau sesuai dengan aturan, persyaratannya ya pasti pemerintah akan terbitkan izinnya. Tapi kalau tidak, pastinya kan ada undang-undang kecuali undang-undangnya berubah," kata dia.
ADVERTISEMENT
"Persyaratannya kan ada poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 misalnya. Nah kalau poin 9 yang di ini 1 tidak, pasti jadi pertimbangan. Kalau dipenuhi saya yakin Kemendagri akan itu [keluarkan perpanjangan izin]," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Ormas Kemendagri Lutfi mengatakan SKT FPI terancam tak diperpanjang karena syarat yang diajukan belum lengkap.
Di samping itu, Lutfi mengatakan FPI belum menyertakan surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, simbol, serta atributnya belum menjadi hak paten pihak lain atau pemerintah. (rzr/wis)