Pasalnya, kata dia, pemilih di Indonesia selama ini cenderung masih mempertimbangkan latar belakang personal calon ketimbang partai. Tak heran jika capres petahana Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden.
"Di 2024 Jokowi sebagai kader utama PDIP tidak bisa maju lagi. Suka tidak suka, pemilu kita masih di-drive oleh asosiasi personal. Dan sebagian yang memilih PDIP di 2019 itu karena ketokohan Pak Jokowi," ujar Burhanuddin dalam diskusi di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (3/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di 2014, SBY sebagai ikon partai tidak bisa maju lagi sebagai capres. Suaranya turun 10 persen. Di saat yang sama Demokrat tidak punya tokoh yang jelas," tuturnya
Tantangan lainnya adalah kemungkinan partai-partai, termasuk PDIP, menjadi medioker atau hanya berada di posisi tengah-tengah. Artinya, tidak ada lagi partai yang dominan dalam pemilu mendatang.
Ia juga menyoroti proses pemilihan legislatif yang turut didominasi pertimbangan personal ketimbang partai sebagai tantangan PDIP pada 2024. Jika gagal merekrut caleg yang punya karakter kuat hal itu akan berdampak pada perolehan PDIP di masa mendatang.
"Jangan lupa partai yang mengalami kenaikan di 2019 itu karena kinerja caleg, bukan kinerja partai. Pada Pemilu 2019 ini PDIP sudah mulai memasukkan beberapa nama caleg populer, sesuatu yang jarang kita dengar di pemilu sebelumnya," katanya.
"Jadi ada penataan manajemen yang bagus. Aspirasi berasal dan dijaring dari bawah. Semua proses dari bawah. Demikian juga terkait jabatan. Itu juga dialami Pak Jokowi, Pak Ganjar dan lain-lain," ujarnya.
Selain itu, lanjut Hasto, pelaksanaan organisasi dan advokasi partai yang dibasiskan suara dari akar rumput juga dinilai menjadi keberhasilan PDIP memenangkan dua pemilu terakhir.
"Dan proses terus membangun organisasi jauh lebih penting. Jawaban apakah menang lagi atau tidak di pemilu 2024, kita tunggu hasil kongres nanti," ucapnya.
[Gambas:Video CNN] (psp/wis)