Mati Lampu, Fadli Sindir Negara Salah Urus dan Pejabat Mundur

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut padamnya listrik secara massal merupakan ciri negara yang salah urus. Dia pun menyinggung pejabat di negara lain yang mengundurkan diri saat insiden serupa terjadi.

"Apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, pemberitahuan, dan penjelasan sebelumnya ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus. Harus ada orang yang bertanggung jawab, apa yang menyebabkan itu karena ini telah menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat," ujar Fadli, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

Lihat juga: Teguran Jokowi dan Anjlok Reputasi PLN di Tangan Sripeni

Ia kemudian menyinggung langkah jajaran direksi perusahaan listrik di negara lain yang mengundurkan diri jika terjadi insiden pemadaman listrik.

"Jangan cuma omong doang, apa? Seperti apa kepada masyarakat, kerugian dan kompensasinya? Masyarakat telat sedikit saja membayar listrik, langsung dicabut. Menurut saya, kalau mau kompensasinya, kalau di negara lain itu direksi (perusahaan listrik) itu mengundurkan diri," kata dia.

Fadli pun menyebut langkah PLN meminta maaf insiden pemadaman listrik yang terjadi secara massal pada Minggu (4/8) tidak cukup.

Lihat juga: PLN: Nanti Malam, Pasokan Listrik Normal

"Enggak bisalah kalau semuanya pakai minta maaf, kalau kita ada ini ya minta maaf saja. Saya kira ini masalahnya serius karena dampaknya besar, luas ke beberapa sektor, terutama di bidang ekonomi," ujarnya, yang juga menjabat Wakil Ketua Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan menyatakan siap memberikan kompensasi kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa pada Minggu (4/8) dan Senin (5/8).

Aturan yang dimaksudnya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terikat dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN.
(mts/arh)