Polisi Nilai Permintaan Bupati Nduga Tak Mendasar
CNN Indonesia
Rabu, 07 Agu 2019 02:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polri menyayangkan sikap Bupati Nduga, Yairus Gwijangge, yang tidak mendukung keberadaan TNI-Polri di wilayah kabupaten di Papua tersebut. Karopenmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan permintaan Yairus agar personel TNI-Polri ditarik dari sana itu tak mendasar.
Salah satu alasan yang diungkap Yairus soal keberadaan personel TNI-Polri terkait kegiatan belajar mengajar di 24 sekolah serta keagamaan di 98 bangunan gereja yang tersebar di 11 distrik di Nduga tidak dapat berjalan. Pun dengan Pusat Kesahatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak berfungsi seperti semestinya saat ini.
Dedi pun membantah hal tersebut.
"Tidak benar, pernyataan Bupati tersebut tidak mendasar. Seharusnya Bupati dukung keberadaan TNI-Polri di sana, harus bersinergi untuk memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).
Sejak awal Desember 2018, TNI-Polri menggelar operasi militer di Papua. Operasi militer digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
Dedi mengklaim hingga kini kehidupan sosial di Nduga masih berjalan dengan baik. Pendidikan juga masih berlangsung.
"Sementara kehidupan sosial di sana cukup kondusif, sekolah ada, pasar tetap ada. Kebutuhan dasar masih tetap bisa terpenuhi," tuturnya.
Menurut Dedi, keberadaan TNI-Polri untuk mengawal pembangunan Trans Papua. Meski pun ada permintaan penarikan personil, Dedi memastikan tidak akan dilakukan pengurangan personil.
Dedi mengatakan keberadaan TNI-Polri juga untuk memberikan perlindungan dan pengamanan untuk masyarakat.
Sebelumnya Yairus Gwijangge meminta bantuan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menarik personel TNI dan Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.
"Kami dengan harapan penuh meminta kepada Presiden melalui Ketua DPR bahwa penarikan anggota TNI (dan) Polri nonorganik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana," kata Yairus usai bertemu Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (5/8).
Yairus menerangkan keberadaan personel TNI dan Polri di Nduga telah membuat hidup masyarakat tidak tenang. Bahkan, menurutnya, masyarakat terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau kerabat di kabupaten lain yang mengakibatkan sekitar 11 distrik di Nduga dalam kondisi kosong.
Sebelumnya, pada 22 Juli 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan akan ada evaluasi kegiatan taktis para personel TNI dan Polri di wilayah tersebut. Namun, Moeldoko enggan membeberkan bagaimana pemerintah akan mengevaluasi kinerja TNI dan Polri di Nduga.
(gst/kid)
Salah satu alasan yang diungkap Yairus soal keberadaan personel TNI-Polri terkait kegiatan belajar mengajar di 24 sekolah serta keagamaan di 98 bangunan gereja yang tersebar di 11 distrik di Nduga tidak dapat berjalan. Pun dengan Pusat Kesahatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak berfungsi seperti semestinya saat ini.
Dedi pun membantah hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak awal Desember 2018, TNI-Polri menggelar operasi militer di Papua. Operasi militer digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
"Sementara kehidupan sosial di sana cukup kondusif, sekolah ada, pasar tetap ada. Kebutuhan dasar masih tetap bisa terpenuhi," tuturnya.
Menurut Dedi, keberadaan TNI-Polri untuk mengawal pembangunan Trans Papua. Meski pun ada permintaan penarikan personil, Dedi memastikan tidak akan dilakukan pengurangan personil.
Dedi mengatakan keberadaan TNI-Polri juga untuk memberikan perlindungan dan pengamanan untuk masyarakat.
Sebelumnya Yairus Gwijangge meminta bantuan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menarik personel TNI dan Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.
"Kami dengan harapan penuh meminta kepada Presiden melalui Ketua DPR bahwa penarikan anggota TNI (dan) Polri nonorganik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana," kata Yairus usai bertemu Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (5/8).
Yairus menerangkan keberadaan personel TNI dan Polri di Nduga telah membuat hidup masyarakat tidak tenang. Bahkan, menurutnya, masyarakat terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau kerabat di kabupaten lain yang mengakibatkan sekitar 11 distrik di Nduga dalam kondisi kosong.
Sebelumnya, pada 22 Juli 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan akan ada evaluasi kegiatan taktis para personel TNI dan Polri di wilayah tersebut. Namun, Moeldoko enggan membeberkan bagaimana pemerintah akan mengevaluasi kinerja TNI dan Polri di Nduga.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK