Bentuk Majelis Etik Golkar, Airlangga Dinilai Salahi Aturan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartanto dinilai telah mengambil langkah yang berlawanan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan membentuk Majelis Etik Partai Golkar.

Fungsionaris Golkar Syamsul Rizal menilai Airlangga ingin memonopoli bursa calon ketum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya digelar pada Desember 2019 mendatang.

Lihat juga: Surati Airlangga, Pengurus Golkar Desak Gelar Rapat Pleno

"Majelis Etik itu instrumen abuse of power yang tidak jelas tugas dan fungsi juga kedudukan lembaganya," kata Syamsul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/8).

Menurutnya, Airlangga seharusnya taat pada AD/ART Partai Golkar dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, kata dia, nomenklatur Majelis Etik tidak pernah dibahas dalam Munas Golkar, Rapat Pimpinan Nasional, atau pun di rapat pleno.

Syamsul berpandangan pembentukan Mejelis Etik secara mendadak ini berhubungan dengan keinginan Airlangga yang ingin kembali menjabat Ketum Golkar periode mendatang

"Dijadikan sebagai alat untuk mengkooptasi langkah-langkah politik kandidat lain yang mau maju juga sebagai calon ketua umum," ujarnya.

Lihat juga: Golkar: Pertemuan Megawati-Prabowo Bentuk Komunikasi Politik

Majelis Etik Partai Golkar dibentuk DPP Partai Golkar pada Mei 2019 silam. Pembentukan itu didasari oleh semangat Airlangga mewujudkan partai yang bersih dan membangkitkan Golkar.

Komposisi personalia Majelis Etik Partai Golkar terdiri dari Mohammad Hatta sebagai ketua, Andi Mattalatta sebagai wakil ketua, Rully Chairul Azwar selaku sekretaris, serta Hasan Wirajuda, Ibrahim Ambong, Djasri Marin, Farida Syamsi, Tyas Indyah, dan Edwin Kawilarang sebagai anggota.

Keberadaan Majelis Etik Partai Golkar menjadi sorotan setelah memanggil kader senior Daril Siska untuk dimintai klarifikasi pada Rabu (7/8).

Darul dipanggil lantaran membuat surat terbuka kepada Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, untuk meminta Akbar dan Agung mendorong DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno terkait persiapan Munas Partai Golkar.

Darul mengatakan sejak Pemilu 17 April 2019 lalu, Golkar belum menggelar rapat harian maupun rapat pleno sama sekali.

Lihat juga: Airlangga Pastikan Pimpinan MPR dari Koalisi Pemerintah

Ketua Majelis Etik Golkar Mohammad Hatta mengatakan surat pemanggilan telah dikirimkan Sekretariat Majelis Etik Golkar kepada Darul. Dalam surat bernomor 024/ME/GOLKAR/VIII/2019 itu, Darul dipanggil untuk kepentingan klarifikasi.

"Kata Sekretariat Majelis Etik sudah dikirim," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/8).

[Gambas:Video CNN] (mts/wis)