PBNU Usulkan 3 Isu Penting untuk Pemerintahan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan ada 3 isu yang perlu diutamakan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024. Sekjen Helmy Faishal Zaini mengatakan ketiga isu sudah dibicarakan di lingkungan PBNU.

Isu pertama adalah radikalisme dan terorisme. Helmy mengatakan isu tersebut sudah mendesak untuk diprioritaskan mengingat kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sudah terpapar.

Terlebih, merujuk dari informasi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, sudah ada 3 persen anggota TNI yang terpapar radikalisme. Helmy menilai pemerintah selanjutnya mesti benar-benar serius menangkal penyebaran paham radikalisme.

"Terutama via media sosial," kata Helmy saat berkunjung ke kantor Transmedia, Jakarta, Jumat (9/8).

Lihat juga: Cyrus: Hanya 70 persen Responden Muslim Setuju Pancasila

Helmy mengklaim PBNU sudah mulai berusaha melakukan kontranarasi untuk menghadapi penyebaran paham radikalisme di media sosial. Sudah banyak tokoh-tokoh terpelajar NU yang berdakwah di media sosial.

Isu kedua, kata Helmy, adalah kesenjangan ekonomi. Helmy mengamini bahwa sudah begitu banyak infrastruktur yang dibangun. Lapangan kerja juga sudah banyak tercipta.

Akan tetapi, lanjutnya, kesenjangan ekonomi tidak bisa ditampik. Dia menyebut 1 persen orang Indonesia menguasai 46 kekayaan negara.

"NU bukan antikonglomerasi. Tapi perlu dipikirkan pemerataan ekonomi dari hulu sampai hilirnya," kata Helmy.

Isu ketiga adalah kualitas sumber daya manusia (Indonesia). Helmy berharap pemerintah selanjutnya benar-benar melakukan pemerataan pendidikan.

Lihat juga: Survei Cyrus: 33 Persen Setuju Pemerintah Bantu Rizieq Pulang

Baik dari di Indonesia bagian barat, tengah, hingga ke Timur, khususnya wilayah Papua dan Papua Barat. Menurut Helmy, ada perbedaan perlakukan kepada Indonesia bagian barat, khususnya Jawa, kepada wilayah lain.

"Bedanya jauh sekali," ucapnya.

Helmy mengatakan ketiga isu belum pernah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Dia berharap dapat membicarakan itu langsung dengan Presiden Jokowi.

Meski mengusulkan isu yang perlu diprioritaskan pemerintah, bukan berarti PBNU berharap diberikan kursi menteri untuk menjalankan ketiga isu tersebut. Helmy mengatakan semuanya tergantung kepada Presiden Jokowi.

"Tergantung portofolionya, dan tergantung Presiden juga," ujar Helmy.

[Gambas:Video CNN] (bmw/sur)