Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Imelda Sari, membandingkan permintaan Megawati itu dengan dua periode ketika Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada 2004-214. Imelda menyebut tak satupun koalisi pendukung SBY-Jusuf Kalla atau SBY-Boediono berani meminta jatah menteri secara terbuka.
"Pidato Bu Mega silahkan aja. Tapi (saat) Pak SBY (memerintah) tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden," kata Imelda saat berdiskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Imelda menyatakan penentuan menteri kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden dan hal itu yang berlaku saat SBY memerintah dulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu 2009 ada Setgab, tapi tetap diserahkan kepada presiden terpilih. Dibahas tertutup, tapi terbuka saat Fit And Proper test," kata Imelda.
Megawati sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah menteri terbanyak untuk partainya kepada Jokowi.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan itu secara langsung di hadapan Jokowi saat berpidato. Megawati menolak jika Jokowi hanya memberikan jatah menteri sedikit.
"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. sip," ujar Megawati sambil tersenyum dan mengacungkan kedua jempolnya, Kamis (8/8).
Jokowi dalam pidatonya kemudian merespons pernyataan Megawati dan menjanjikan PDIP mendapatkan jatah terbanyak, meski enggan menyebutkan jumlah secara pasti.
"Tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," tegas Jokowi.