Oso mengatakan amendemen itu harus sejalan dengan prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun ke depan. Tinggal bagaimana para lembaga-lembaga politik merundingkannya.
"Nah nanti gimana rundingan antara lembaga politik dengan pemerintah itu harus dibicarakan. Gimana mereka menyatukan pandangan-pandangan pemerintah dengan kepentingan GBHN itu sendiri," kata Oso di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (13/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai Golkar itu mengatakan kondisi sekarang berbeda dengan 20 sampai 50 tahun lalu, saat GBHN ditetapkan oleh pemerintah ketika itu. Bamsoet meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat, dilibatkan dalam membahas rencana menghidupkan kembali GBHN.
"Kalau rakyat membutuhkan mengharapkan itu ada pasti kami di parlemen akan memperjuangkan. Tapi kalau rakyat mengatakan itu tidak dibutuhkan kita akan mengikuti kehendak rakyat," tuturnya.
Foto: Adhi WicaksonoKetua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) setuju UUD 1945 diamendemen dan GBHN dihidupkan kembali |
Di samping soal GBHN, Ketua DPD Oesman Sapta Odang atau Oso juga setuju jika UUD 1945 diamendemen terutama mengenai kewenangan yang dimiliki DPD. Menurutnya, sudah sepantasnya kewenangan DPD ditambah karena seluruh anggotanya memegang mandat sebagai perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia.
Diketahui, DPD RI sendiri hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan, membahas dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang bersama DPR. DPD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.
"Ya selagi nanti peran DPD dimasukkan dalam amendemen itu ya setuju, sangat setuju kalau peran DPD nanti perkuat disitu," ujarnya.
Lihat juga:PDIP Tolak Usulan 10 Kursi Pimpinan MPR |
Usulan tentang pimpinan MPR selanjutnya menjadi 10 orang dilontarkan oleh PAN. Sejauh ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga tidak keberatan ihwal usul tersebut.
"Harus kita lihat berapa jumlah yang sudah diakomodir Undang-undang, jadi jangan keputusan dulu baru bentuk undang-undang. Jadi kalau undang-undang sudah disetujui baru diakomodir pelaksana yaitu MPR," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (fra/rzr/bmw)
Foto: Adhi Wicaksono