Pramono: Jokowi Tekankan yang Utama SDM, Bukan Persoalan HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan persoalan hak asasi manusia (HAM) tak banyak disinggung dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang tahunan MPR maupun sidang bersama DPD dan DPR Jumat (16/8).

Pramono mengatakan Jokowi hanya menyinggung isu utama dalam pidatonya kemarin. Menurutnya, isu utama pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Lihat juga: Jokowi: Ukuran Kinerja Penegak HAM dan Korupsi Harus Diubah

"Beliau menekankan yang utama berkaitan dengan human resources atau human capital (pembangunan SDM). Jadi memang penekanan pada pidato presiden kali ini adalah di sana (pembangunan SDM), bukannya persoalan mengenai HAM," kata Pramono usai upacara HUT ke-74 RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (17/8).

"Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM, tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini," ujarnya menambahkan.

Menurut Pramono, jika Indonesia ingin keluar dari negara menengah menjadi negara maju, maka persoalan pembangunan SDM menjadi utama. Ia menyebut pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan ingin mencetak manusia yang unggul.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut Jokowi menginginkan Indonesia bisa mengirim tenaga kerja terampil di kantor-kantor negara lain. Menurut Pramono, pemerintahan saat ini juga sedang menyiapkan strategi talenta dalam menyiapkan SDM yang unggul.

Lihat juga: Pidato Lompatan Kemajuan, Jokowi Tanpa Beban ke Depan

"Dan juga terutama di pariwisata, tenaga kerja yang terampil. Jadi ini bukan berkaitan dengan vokasi, tapi kualitas yang diutamakan untuk meningkatkan human capital," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan pentingnya perbaikan kinerja para penegak hukum dan HAM termasuk pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPD dan DPR, Jumat (16/8). Namun, Jokowi tak banyak menyinggung soal kasus HAM.

"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus yang diangkat maupun jumlah orang yang dipenjarakan. Namun juga dari potensi pelanggaran HAM dan kerugian negara yang bisa diselamatkan.

"Jadi harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," katanya.

Lihat juga: Jawab Kritik Jokowi, Yasonna Akui Hukum-HAM Harus Diperbaiki

[Gambas:Video CNN] (fra/pmg)