Bara Papua, Bara Jokowi

CNN Indonesia | Selasa, 20/08/2019 08:53 WIB
Bara Papua, Bara Jokowi Kerusuhan di Manokwari pada Senin (19/8). (Foto: Foto: Ishak)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebuah video yang menunjukkan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beredar luas di media sosial pada pekan lalu. Teriakan untuk mengusir Papua yang berasal dari sekelompok massa menggema di depan asrama tepat sehari sebelum perayaan ke-74 Kemerdekaan RI pada 16 Agustus lalu.

Teriakan bernada rasis pun ditujukan kepada penghuni asrama berulang kali diserukan. Pemicunya disinyalir karena mahasiswa Papua diduga enggan mengibarkan bendera merah putih di halaman asrama. Belum lagi soal hoaks bahwa mereka menginjak-injak bendera-yang ternyata fitnah belaka.

Situasi pun semakin memanas keesokannya, saat perayaan kemerdekaan RI. Aparat kepolisian mulai masuk ke asrama dan melontarkan gas air mata.


Penghuni yang ada di dalam asrama pun dipaksa keluar. Sebanyak 43 orang diangkut polisi menggunakan mobil pengendali masyarakat untuk diminta keterangan. Namun selang sehari mereka akhirnya dilepaskan.
Pengepungan asrama ini berimbas pada aksi demo di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) pagi. Aksi ini sempat ricuh lantaran diwarnai blokade jalan hingga pembakaran kantor DPRD Provinsi Papua Barat.

Aksi lainnya pun menjalar ke mana-mana. Jayapura, Sorong, hingga Raja Ampat. Seruan solidaritas juga menggema di Jakarta, Bandung dan Medan.

Aksi pengepungan di Surabaya itu dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). LBH Papua mendesak Komnas HAM segera menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam pengepungan di asrama itu karena membiarkan tindakan diskriminasi rasial oleh TNI, Polri, Pol PP, hingga Ormas.

"Kami mendesak Komnas HAM menginvestigasi kasus dugaan pelanggaran HAM karena telah terjadi pembiaran dari tindakan diskriminasi rasial yang dilakukan oknum TNI, Polri, Pol PP, dan ormas di Jatim terhadap mahasiswa Papua," ujar Direktur LBH Papua Emanuel Gobay.

Pelanggaran HAM di Papua sendiri sejak lama sudah menjadi sorotan. Dalam catatan Komnas HAM, pelbagai kasus pelanggaran HAM bahkan terjadi ketika Presiden Jokowi baru saja dilantik pada Oktober 2014.

Salah satunya adalah kasus di Kabupaten Paniai, Papua.
Polisi masuk ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. (Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Peristiwa yang terjadi 7 Desember 2014 itu bermula ketika sekelompok orang yang diduga aparat keamanan menembak 11 anak di Pondok Natal distrik Paniai Timur saat persiapan jelang Natal. Penembakan ini diduga karena ada aparat keamanan yang tak terima ketika mobilnya dihentikan oleh remaja yang berjaga di sekitar Pondok Natal.

Warga pun melakukan aksi demo di Lapangan Karel Gobay sebagai bentuk protes atas penembakan tersebut. Mereka melempar batu dan kayu ke arah kantor Koramil Paniai dan Polsek Paniai Timur. Akibatnya empat anak tewas dan 11 orang lainnya luka-luka.

Janji Jokowi

Presiden Joko Widodo yang saat itu baru saja dilantik pada Oktober 2014 berjanji bakal mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penembakan Paniai. Hal itu disampaikan Jokowi saat merayakan Natal di Jayapura. Namun ternyata tak ada kejelasan, hasil investigasi Komnas HAM pun menggantung-dan tak ada pelaku yang diseret ke pengadilan.

Sederet insiden dugaan pelanggaran HAM di Papua terus berulang selama pemerintahan Jokowi. Pada 2015, Komnas HAM juga mencatat dugaan pelanggaran peristiwa Tolikara yang menewaskan warga sipil saat salat Idul Fitri.

Sikap Jokowi dalam menangani dugaan pelanggaran HAM di Papua itu pun menuai kritik. Mantan wali kota Solo ini dianggap tak tegas menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di wilayah paling timur Indonesia itu. Dampaknya, kekerasan serta pelanggaran HAM terus berlanjut.
"Seharusnya pemerintah dan aparat keamanan dapat segera mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran HAM dan ancaman kehilangan ruang hidup yang terus dialami Orang Asli Papua hingga hari ini," kata Maurits Aiesh Rumbekwan, aktivis Papua dalam pernyataan bersama.

Sikap ini seolah berbanding terbalik dengan kepedulian Jokowi yang fokus pada pembangunan infrastruktur di Papua selama empat tahun terakhir. Ia terhitung mengunjungi bumi cenderawasih itu tiga sampai empat kali dalam setahun. Bahkan Jokowi diklaim sebagai presiden RI yang paling rajin menyambangi Papua.

Salah satu proyek ambisius yang sejak lama dibanggakan Jokowi adalah proyek jalan Trans-Papua seluas 4.330 kilometer. Pembangunan jalan yang menghubungkan Papua dan Papua Barat ini disebut bakal membuka keterbatasan akses dan menurunkan harga barang-barang.

"Kita harapkan dengan selesainya jalan-jalan Trans Papua ini mobilitas barang, mobilitas orang, pengiriman logistik bisa lebih cepat lagi dan akhirnya menurunkan biaya-biaya logistik transportasi,' kata Jokowi pada November 2018.
Salah satu jalan Trans Papua. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Hanya saja proyek ini terpaksa dihentikan sementara pasca pembunuhan sejumlah pekerja proyek di Kali Yiqi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, pada akhir 2018 silam.

Sebelumnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menerapkan program 'BBM Satu Harga' dengan menurunkan harga BBM di Papua setara dengan harga BBM di Pulau Jawa.

Khusus kasus dugaan rasialisme di Surabaya dan Malang, Jokowi pun angkat bicara. Dia menuturkan pemerintah berkomitmen untuk melindungi segenap warga Papua.
"Yakinlah pemerintah menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pakce Mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Namun, beberapa jam setelah ucapan Jokowi, Makassar, Sulawesi Selatan kembali memanas tadi malam. Aksi saling lempar batu terjadi antara mahasiswa Papua di asrama dengan anggota Ormas yang mendatangi tempat di kawasan Lanto Daeng Pasewan itu.

Sebuah video kembali menyebar. "Kawan-kawan, kami diserang warga dan ormas."

[Gambas:Video CNN] (pris/asa)