Kemendagri Belum Rencanakan Pemekaran Jakarta dan Bogor Raya

CNN Indonesia | Selasa, 20/08/2019 10:31 WIB
Kemendagri Belum Rencanakan Pemekaran Jakarta dan Bogor Raya Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. (CNN Indonesia/Shaskya Thalia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tak ada rencana pemekaran kota Jakarta Tenggara dan Provinsi Bogor Raya.

Isu pemekaran dua wilayah itu santer terdengar usai pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya yang sedang mengkaji pembentukan provinsi baru.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik mengatakan pemekaran dua wilayah tersebut baru wacana yang beredar di publik.


"Sepertinya belum ada dalam konsep kita," kata Akmal kepada CNNIndonesia.com via pesan singkat, Selasa (20/8).
Meski begitu, Kemendagri tak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Akmal juga tak menghalangi jika ada pihak yang membuat kajian terkait hal tersebut.

"Kami tidak bisa menghalangi orang lain berwacana," ujar dia.

Sebelumnya, wacana pemekaran kota Jakarta Tenggara dan Provinsi Bogor Raya bergulir dari pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Ia membentuk tim untuk mengkaji penyatuan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi.

Bima Arya menyebut hal ini dilakukan untuk memangkas jenjang birokrasi. Hasil kajian, kata dia, rencananya akan dikeluarkan pada akhir tahun ini.

Selain Provinsi Bogor Raya, beberapa waktu kemudian Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membuat wacana penyatuan Bekasi dengan DKI Jakarta. Bekasi disebut siap menjadi Jakarta Tenggara. Selain itu, Rahmat Effendi mengklaim hingga 80 persen warga Bekasi setuju masuk Jakarta.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan keputusan pemekaran Jakarta Tenggara ke pemerintah pusat.

"Kita adalah sebuah negara kesatuan. Pembagian wilayah adalah wewenang dari pemerintah pusat. Jadi secara prinsip Pemprov DKI akan memang harus mentaati keputusan pemerintah pusat," ujar Anies di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8).


[Gambas:Video CNN] (dhf/kid)