Yang jelas, Wiranto menegaskan, pelaku rasial tersebut bakal diproses secara hukum.
"Kita pisahkan oknum yang kurang ajar, tentu nanti ada tindakan hukum, tetapi jangan kemudian digeneralisasi bahwa penghinaan suku lain kepada Suku Papua," tutur Wiranto dalam kunjungan di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8) dikutip dari ANTARA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah menjadi Bangsa Indonesia. Ke depan jangan berikan ruang kepada orang-orang seenaknya menghina yang menimbulkan kekacauan, kebencian. Ini yang harus kita hadapi bersama," tutur dia.
"Kita sudah sepakat satu bangsa. Kalau satu bangsa kenapa diperlakukan kayak begini," ucap George.
Mantan Sekda Papua Barat itu pun mengusulkan agar dibuat keppres yang mengatur tindakan rasial terhadap Suku Papua.
Adapun untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi, Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Ratusan masyarakat dan mahasiswa Papua berdemonstrasi di Istana Negara memprotes tindakan rasial saat pengepungan asrama di Surabaya. (CNN Indonesia/Dhio Faiz). |
Puji Masyarakat Manokwari
Lebih jauh Wiranto memuji masyarakat Manokwari yang cepat sadar untuk menyudahi demonstrasi yang merusak berbagai fasilitas dan infrastruktur, baik publik maupun privat.
"Pemerintah berterima kasih, masyarakat yang emosi itu (demonstrasi pada Senin, 19/8) berlangsung cepat (selesai). Ada kesadaran, merugikan kita sebagai bangsa," katanya.
Dia mengatakan, berbagai fasilitas dan infrastruktur publik dan privat yang dirusak, dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan. Membangun berbagai fasilitas itu membutuhkan waktu dan proses yang lama, tapi untuk merusak, hanya diperlukan waktu satu jam.
Karena itu demonstrasi anarkis yang berlangsung sehari, menurutnya, karena muncul kesadaran dari masyarakat bahwa untuk membangun kembali, diperlukan waktu yang lama. Dia memberikan apresiasi atas kesadaran itu.
"Rakyat bukan musuh," kata Wiranto.
Namun terhadap para pelanggar hukum, kata dia, pasti ada sanksi. Hal ini masuk dalam pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelum ia bersama rombongan berangkat ke Papua Barat.
[Gambas:Video CNN] (antara/osc)
