Polisi Periksa Empat Saksi Insiden Molotov di Kantor Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menyebut telah memeriksa empat orang saksi guna mengusut kasus pelemparan bom molotov ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu (21/8) dini hari.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan saksi yang diperiksa merupakan orang yang mengetahui aksi pelemparan molotov itu.

"Saksi yang mengetahui, melihat, atau mendengar, ada sekitar empat orang," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/8).

Namun, Argo tak merinci siapa saja saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangannya. Ia hanya menyebut bahwa saksi tersebut merupakan saksi yang ada di sekitar lokasi.

Lihat juga: DPP Golkar Sebut Pendesak Munas Ingin Ikut Kabinet Jokowi

"Ya orang sekitar situ yang saat itu mendengar, kita masih proses," ujarnya.

Terkait dengan identitas pelaku, lanjut Argo, pihak kepolisian juga masih dalam tahap penyelidikan. Polisi masih belum dapat mengungkap sketsa wajah karena pada saat kejadian pelaku menggunakan masker.

Selain itu, kata Argo, pelat nomor motor yang digunakan juga tidak terlihat dalam rekaman CCTV yang telah diperiksa.

"Pelat nomor pelaku itu enggak kelihatan, ada dua motor enggak kelihatan (pelat nomornya)," ucap Argo.

Lihat juga: Desak Pleno, Massa AMPG Geruduk Kantor DPP Golkar

Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa rekaman CCTV di Kantor DPP Partai Golkar untuk mengusut kasus pelemparan bom molotov oleh orang tak dikenal.

Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarat Barat dilempar molotov oleh empat orang tak dikenal. Argo mengatakan kejadian itu terjadi Rabu (21/8) sekitar pukul 03.05 WIB. Di lokasi kejadian, setidaknya ditemukan dua botol bekas sirup diduga berisi bahan bakar.

"Empat orang laki-laki tidak dikenal dengan mengendarai dua kendaraan sepeda motor berboncengan dengan memakai helm tertutup dan masker," kata Argo, Rabu (21/8).

Lihat juga: Komisi II Minta Jokowi Gelar Jajak Pendapat Pindah Ibu Kota

(gst/ain)