Capim KPK Nyoman Wara Ditanya Pansel soal Audit BLBI

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara memastikan audit pihaknya terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah sesuai standar dan memang ada kerugian negara.

Hal ini dikatakannya saat ditanya oleh anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Al Araf soal gugatan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, yang juga merupakan tersangka kasus BLBI di KPK, soal audit BPK 2017.

Lihat juga: Kasus BLBI, KPK Bantu BPK Hadapi Gugatan Sjamsul Nursalim

Diketahui BPK pada 2017 diminta oleh KPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. Salah satu Auditornya adalah I Nyoman Wara. Atas hasil auditnya itu, BPK dan Nyoman digugat perdata oleh pihak Sjamsul Nursalim.

"Betul kasus BDNI. Pertama, kalau saya melihat kita tidak bisa melarang orang menuntut. Tapi yang kita lakukan adalah bekerja sesuai standar," kata I Nyoman Wara dalam tes wawancara Capim KPK, di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8).

Dari hasil audit Nyoman dalam kasus BLBI, terdapat kerugian negara sejumlah Rp4,53 triliun. Namun, audit BPK lainnya, yakni pada 2002 dan 2006, tidak terdapat kerugian negara atas penerbitan SKL BLBI kepada BDNI.

Auditor BPK I Nyoman Wara (kanan). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Nyoman menjelaskan perbedaan hasil itu didapat lantaran pada 2002 dan 2006 BPK melakukan audit kinerja. Sementara itu, pada 2017, audit yang dilakukan merupakan audit investigasi.

Ia mengaku digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Sjamsul Nursalim karena tidak melayangkan konfirmasi atau permintaan tanggapan kepada terperiksa. Nyoman menegaskan untuk mengaudit investigasi tidak perlu meminta tanggapan Sjamsul.

"Kerugian negara itu investigatif pemeriksaan. Standar pemeriksaan keuangan negara untuk pemeriksaan investigatif karena sifatnya rahasia tidak perlu minta tanggapan. Memang kami tidak minta tanggapan [untuk audit 2017]," katanya.

Lihat juga: Jadi Pihak Ketiga di Gugatan Perdata, KPK Minta Sjamsul Hadir

"Untuk kerugian negara itu pemeriksaan investigatif. Standar pemeriksaan keuangan negara untuk pemeriksaan investigatif, karena sifatnya rahasia tidak perlu minta tanggapan. Memang kami tidak minta tanggapan. Selain [pemeriksaan investigatif] itu harus kami [minta] tanggapan," kata dia.

"Bukan berarti yang menentukan cukup penyidik. Kalau kurang [bukti] minta lagi, sampai pemeriksa mempunyai keyakinan cukup untuk mengambil kesimpulan ada atau tidak kerugian negara," kata dia.

Ia pun menyebut perbedaan antara audit pada 2002 dan 2006 dengan audit 2017 terjadi karena tujuannya berbeda.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

"2017 dan 2006 berbeda. Jelas berbeda karena setiap audit ditentukan tujuan. Yang sekarang ditujukan untuk menghitung kerugian negara," ujarnya.

Sebelumnya, mengutip laman daring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, gugatan perdata Sjamsul telah terdaftar dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2019/PN Tng.

Pihak penggugat merupakan Sjamsul dengan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Sedangkan tergugat atas nama I Nyoman Wara dan BPK. Setidaknya ada enam petitum dalam gugatan tersebut.

(sah/arh)